Jokowi Ingatkan Bawaslu dan KPU agar Buat Aturan yang Tegas dalam Penegakan Pemilu

JAKARTA, KOMPAS.TV - Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk membuat aturan yang jelas dan tidak multitafsir dalam penegakan pemilu.

Pesan itu disampaikan Jokowi dalam acara Konsolidasi Nasional 2024 di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Sabtu (17/12/2022).

"Aturannya jangan banyak tafsir, apa sih? Buat aturan yang gamblang, yang jelas, sehingga kalau memberikan peringatan juga jelas,” tuturnya dikutip Kompas.com.

“Kamu salah karena ini, jangan ditafsir yang aneh-aneh, gedok-nya itu jelas, ini salah, dok. Udah," tambah dia.

Aturan yang jelas ini, kata dia,  perlu mengatur isu-isu yang mengemuka di media sosial (medsos).

Baca Juga: Kata Gibran soal Jokowi Dapat Rumah di Colomadu: Nggak Ngurusi, Bukan di Solo

Sebab, medsos merupakan salah satu wadah yang rawan, utamanya terkait politik identitas, politik suku, ras, agama dan antar golongan (SARA).

"Ini hati-hati mengenai ini. Hati-hati kita ini beragam agama, suku, ras," kata Jokowi menegaskan, "beragam, jadi hati-hati, kalau ada percikan kecil mengenai ini, segera diperingatkan. Enggak usah ragu-ragu segera peringatkan, panggil, pasti grogi (peserta pemilu)." 

Pemilu dan Pilkada 2024 ini, kata Jokowi akan menjadi pesta demokrasi terbesar, baik dalam sejarah pemilu di Indonesia dan mungkin terbesar di dunia.

Jokowi juga mengingatkan agar Bawaslu berhati-hati mengawasi pemilu mendatang, sebab, Bawaslu memiliki peran sentral dalam kualitas pemilu.

"Hati-hati mengenai ini, dan mungkin yang terberat. Hati-hati mengenai ini, yang melibatkan jumlah pemilih yang sangat besar, dengan rentang pemilihan yang luas, dan kondisi geografis kita yang sangat beragam," tutur dia.

Meski mengingatkan untuk berhati-hati, Jokowi percaya Pemilu dan Pilkada 2024 dapat terselenggara dengan baik karena pengalaman yang dimiliki Indonesia.

Pesan lain yang disampaikan oleh Jokowi adalah mengantisipasi pelanggaran pemilu, mengingat pemilu adalah pesta demokrasi terbesar.

"Perhatikan satu per satu, jangan ada yang terlewat," ucap Jokowi.

Pelanggaran pemilu, kata Jokowi, merupakan salah satu potensi masalah yang perlu segera dipetakan.

Mengenai daftar pemilih tetap (DPT), Jokowi mngingatkan agar Bawaslu bekerja keras mengawasi penyusunan DPT, yang menurutnya kerap menjadi polemik dalam setiap pelaksanaan pemilu maupun pilkada.

Ia menyebut DPT menjadi bahan untuk seseorang menuding bahwa telah terjadi kecurangan.

"Soal daftar pemilih tetap (DPT). Tiap pemilu, selalu menjadi polemik, selalu jadi bahan untuk menuding ada kecurangan, selalu diulang-ulang," ujar Jokowi.

Jika ada yang menghambat penyususnan DPT, Jokowi meminta Ketua Bawaslu Rahmat Bagja untuk melapor kepadanya.

Apalagi, urusan DPT menjadi krusial dalam setiap penyelenggaraan pemilu. Dia mengakui, Indonesia paling lemah terkait urusan data.

"Kalau ada yang menghambat, apalagi dari pihak pemerintah, yang tidak kooperatif, nanti Pak Rahmat Bagja (Ketua Bawaslu), laporkan ke saya," tutur Jokowi.

Jokowi juga meminta agar Bawaslu tidak menjadi lembaga yang menakutkan, sebab dikhawatirkan peserta pemilu akan takut melakukan sosialisasi.

Meski demikian, ia menyebut Bawaslu harus tetap menjadi lembaga yang disegani.

"Bapak itu ditakuti dan disegani loh, jangan jadi badan pembuat waswas pemilu, yang membuat waswas masyarakat utuk memilih peserta pemilu untuk bersosialisasi. Artinya apa, ingar bingar pemilu harus tetap terasa sebagai bagian dalam kita," tutur Jokowi.

Bawaslu juga diminta agar bekerja cepat, responsif, dan berjalan di koridor hukum selama tahapan Pemilu serentak 2024.

"Merespons pengaduan dengan cepat, menindak dan menyelesaikan berbagai pelanggaran dengan tegas.”

“Tidak usah ragu-ragu. Tidak boleh ragu. Pegang teguh integritas dan sekali lagi lakukan secara adil dan tidak memihak," kata Jokowi.

Mengenai praktik politik uang, Jokowi mengingtkan Bawaslu untuk melibatkan masyarakat dalam mengawasi politik uang.

Berdasarkan pengalamannya ikut pilkada dan pilpres, kata Jokowi, politik uang masih selalu ada.

Bahkan menurut Jokowi, politik uang telah menjadi penyakit dalam setiap penyelenggaraan pemilu.

"Kalau ada yang bilang enggak ada, saya tiap hari di lapangan. Saya pernah ikut pilkada, pemilihan wali kota dua kali, pemilihan gubernur dua kali karena dua ronde, pemilihan presiden dua kali. Jadi kalau ada yang membantah tidak ada (politik uang), saya akan sampaikan apa adanya, (masih) ada," ucap dia.

Baca Juga: Presiden Jokowi: Politik Uang Penyakit Tiap Pemilu!

Partisipasi masyarakat untuk mencegah politik uang, menurut Jokowi, akan mempermudah tugas Bawaslu.

"Libatkan partisipasi masyarakat seluas-luasnya. Gencarkan pendidikan politik, literasi, dan partisipasi masyarakat untuk menjaga pemilu yang berintegritas, yang berkualitas," sebut Jokowi.

Penulis : Kurniawan Eka Mulyana Editor : Purwanto

Sumber : Kompas.com