Pemerintah dan DPR Setuju RKUHP Baru Disahkan di Rapat Paripurna Desember

 

JAKARTA, KOMPAS TV - Seluruh fraksi di Komisi III DPR RI menyetujui Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP untuk disahkan di rapat paripurna terdekat di Bulan Desember.  Sehingga, selangkah lagi RKUHP akan menjadi undang-undang. 

Keputusan itu diambil dalam rapat rapat kerja bersama Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/11/2022) malam.

Baca Juga: Terus Disempurnakan, Sudahkah Pemerintah Menjamin RKUHP Transparan dan Serap Aspirasi Publik?

"Kami meminta persetujuan kepada anggota Komisi III dan pemerintah, apakah naskah RUU KUHP dapat dilanjutkan di tingkat kedua yaitu pengambilan keputusan RUU KUHP yang dijadwalkan pada rapat paripurna DPR RI terdekat. Apakah dapat disetujui?" tanya Wakil Ketua Komisi III DPR Adies Kadir.

"Setuju," jawab para anggota Komisi III DPR. Mayoritas fraksi di DPR RI menyetujuinya, tetapi fraksi PKS menyetujui dengan catatan.

Adies menjelaskan, pemerintah telah mengakomodir sebagian besar masukan dari masyarakat terkait pasal-pasal krusial yang termuat dalam RKUHP. Hal tersebut setelah melakukan sosialisasi ke masyarakat, akademisi dan anggota legislatif.

"Jadi, ada beberapa yang didrop, ada beberapa yang dihilangkan, ada beberapa yang disempurnakan," ucap Adies.

Politikus Partai Golkar mengakui, masih ada beberapa masyarakat yang belum terpuaskan terkait kehadiran RKUHP. Namun, Adies meyakini, RKUHP tersebut yang ditunggu-tunggu untuk memberikan keadilan.

"Tidak membuat susah masyarakat daripada RUU kita yang lama. Paling tidak kolonialisasinya sudah dihilangkan atau dihapus," ujar Adies.

Penulis : Fadel Prayoga Editor : Iman-Firdaus

Sumber : Kompas TV