KLB Dipercepat, PSSI Disebut Berstrategi Lari dari Tanggung Jawab Hukum Tragedi Kanjuruhan
Peristiwa | 29 Oktober 2022, 18:31 WIBJAKARTA, KOMPAS.TV - Upaya pengurus Persatuan Sepak Bola Indonesia (PSSI) mempercepat Kongres Luar Biasa (KLB) diduga merupakan upaya melepaskan diri dari tanggung jawab hukum atas Tragedi Kanjuruhan.
Hal ini diungkap oleh Akmal Marhali, Koordinator Save Our Soccer yang sempat tergabung dalam Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) Tragedi Kanjuruhan.
Menurutnya, harus ada agenda yang jelas sebelum KLB digelar.
"Untuk dapat jalankan sesuai konstitusi, harus jelas, untuk apa? KLB ini digelar Exco PSSI dan voters, agenda harus jelas. Kan ini belum," ujarnya saat dihubungi Kompas.tv, Sabtu (29/10/2022).
Ia lantas menjelaskan, sebagai salah satu rekomendasi TGIPF, KLB bukanlah fokus utama penyelidikan Tragedi Kanjuruhan. Pasalnya, ada beberapa poin lain yang harus dijalankan PSSI, tetapi justru tidak dilakukan.
Akmal lantas menyebut, KLB jadi rekomendasi jika terjadi kekosongan pengurus PSSI usai mereka mengundurkan diri sebagai bentuk tanggung jawab moral atas Tragedi Kanjuruhan.
"TGIPF sebenarnya tidak punya kepentingan. KLB bukan fokus kerja kami. Kalau kita baca rekomendasi, (jika pengurus PSSI mengundurkan diri, maka) terjadi kekosongan kekuasaan, (KLB) itu perlu dilakukan. Kalau kemudian sekarang mau gelar KLB, itu hak PSSI," paparnya.
Karena itu, dia menduga KLB bisa digunakan menjadi jalan keluar dari tanggung jawab Tragedi Kanjuruhan.
"Tidak bolehlah misalnya ini sekadar hanya untuk lari dari tanggung jawab Tragedi Kanjuruhan. Soal hukum harus tetap jalan. Takutnya, dianggap selesai kasus Kanjuruhan hanya dengan KLB," sambungnya.
Ia juga menduga, KLB merupakan upaya daya tawar PSSI ke FIFA agar beroleh izin menggelar kembali Liga Indonesia.
Jika hanya ada dua voter yang meminta digelarnya KLB, dalam hal ini Persis Solo dan Persebaya Surabaya, kata Akmal, dipastikan FIFA menolak hal itu.
"Kalau hanya dua voters, nanti ke FIFA jangan-jangan ditolak," ujarnya.
"Saya khawatirnya (ini) bagian dari strategi, politik posisi. Ini gelar KLB seolah-olah dengan agenda belum jelas. Ini ke FIFA lantas tidak penuhi syarat. Tidak izinkan gelar KLB," imbuhnya.
Penulis : Dedik Priyanto Editor : Vyara-Lestari
Sumber : Kompas TV