> >

Indonesia Dibayangi Ancaman Resesi, Jokowi Minta Lemhanas Buat Kajian Mitigasi Antisipasi Krisis

Peristiwa | 12 Oktober 2022, 12:43 WIB
Presiden Joko Widodo minta Lemhanas membuat kajian-kajian cepat tentang bagaimana antisipasi dan mitigasi krisis (Sumber: Kompas TV)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Presiden Jokowi meminta Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) untuk membuat kajian cepat bagaimana cara mengantisipasi dan memitigasi ancaman krisis atau resesi yang diprediksi terjadi tahun depan.

Hal tersebut, menjadi instruksi Presiden Jokowi dalam acara pengarahan peserta program pelatihan regular Angkatan 63 dan 65 Lemhanas Republik Indonesia di Istana Negara, Rabu (12/10/2022).

Demikian Gubernur Lemhanas Andi Widjajanto dalam keterangannya kepada Jurnalis KOMPAS TV Cindy Permadi.

“Presiden memberikan arahan bagi kami di Lemhanas untuk membuat kajian-kajian cepat tentang bagaimana antisipasi dan mitigasi krisis,” kata Andi.

“Yang oleh presiden diminta kajiannya bersifat makro, bersifat mikro, dikombinasikan dan juga harus detail dalam rekomendasi kepada presiden, arah-arah kebijakan ke depan.”

Baca Juga: Hasto Kaget Nasdem Sebut Anies Antitesis Jokowi: Lalu, Dimana Tanggung Jawab Etika Politik Nasdem?

Menurut Andi, dalam kesempatan tersebut Presiden Jokowi tidak hanya memberikan arahan tapi juga pembekalan.

“Presiden memberikan pembekalan kepada teman-teman peserta program pelatihan regular Angkatan 63 dan 64, presiden memberikan jabaran bagaimana dunia ini sangat sulit tahun depan,” ucap Andi.

 

“Mungkin jauh lebih sulit ya, dunia yang gelap sehingga diharapkan PPRA 63 dan 64 dalam penugasan-penugasan berikutnya itu betul-betul memperkuat karakter kepemimpinan yang ke depan.”

Dalam kesempata ini, lanjut Andi, peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan 63 dan 64 juga menyampaikan hasil kajian.

Yaitu tentang konsolidasi demokrasi dan soal bagaimana mereduksi politik identitas hingga tentang kepemimpinan di G20.

Baca Juga: Usul Hukum Adat untuk Lepas dari Jerat KPK, ICW Minta Pengacara Lukas Enembe Baca Buku Hukum Pidana

“PPRA 63 memberikan kajian tentang konsolidasi demokrasi bagaimana mereduksi politik identitas,” kata Andi.

“Lalu PPRA 64 memberikan kajian kepada presiden tentang kepemimpinan G20 bagaimana memperkuat kolaborasi demi meningkatkan konektivitas dan rantai pasak global dua kajian itu tadi. Diterima oleh presiden dipaparkan inti-inti dari rekomendasi yang diberikan baik oleh PPRA 63 dan 64.”

 

Penulis : Ninuk Cucu Suwanti Editor : Desy-Afrianti

Sumber : Kompas TV


TERBARU