JK Bicara soal Kenaikan Harga BBM: Kalau Subsidi Capai 25 Persen dari APBN, Itu Kan Berbahaya

JAKARTA, KOMPAS TV – Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) menilai jika harga bahan bakar minyak (BBM) tidak dinaikkan justru akan berbahaya.

Menurut JK, beban subsidi BBM yang ditanggung APBN sudah terlalu besar. Padahal masih ada sektor-sektor penting lain yang membutuhkan pendanaan.

“Kalau tidak dinaikkan BBM, subsidi itu 25 persen dari APBN, kalau Rp700 triliun, itu kan berbahaya apabila 25 persen,” ucapnya, Jumat (16/9/2022), dikutip dari pemberitaan Kompas TV.

“Tinggal apa lagi? 25 persen subsidi, 20 persen pendidikan, 5 persen bayar utang.”

 Bahkan JK menyebut negeri ini bisa ‘habis’ jika subsidi untuk BBM tidak dikurangi.

Baca Juga: Jusuf Kalla soal Kenaikan Harga BBM: Habis Negeri Ini Kalau Tidak Dikurangi Subsidi

“Habis negeri ini, kalau tidak dikurangi subsidi.”

Dalam kesempatan itu, JK juga berpendapat bahwa menaikkan harga BBM merupakan keputusan yang biasa saja, dan sudah pernah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di awal pemerintahannya.

“Pada awal pemerintah juga pak Jokowi menaikkan BBM, dan enggak apa-apa, itu biasa saja,” ucap JK.

“Itu hal yang biasa untuk mengurangi subsidi kalau subsidi sudah terlalu besar,” lanjutnya.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah resmi menaikkan harga BBM bersubsidi meliputi Pertalite, Solar Subsidi, dan Pertamax pada Sabtu, 3 September 2022.

Kenaikan harga BBM ini disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Menteri ESDM Arifin Tasrif, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.

Kenaikan harga BBM ini dilakukan bukan tanpa alasan. Terdapat sejumlah pertimbangan yang telah dilakukan untuk mengambil keputusan ini.

Baca Juga: Sopir Angkot dan Ojol di Kota Bogor Bakal Dapat BLT BBM Rp600 Ribu, Mulai Cair Bulan Depan

Jokowi menjelaskan bahwa anggaran subsidi dan kompensasi tahun 2022 membengkak tiga kali lipat.

“Anggaran subsidi dan kompensasi tahun 2022 telah meningkat 3 kali lipat dari Rp152,5 triliun menjadi Rp502,4 triliun dan itu akan meningkat terus,” jelas Jokowi di Istana Kepresidenan, Sabtu, 3 September 2022.

Membengkaknya anggaran subsidi dan kompensasi ini, sayangnya tidak dibarengi dengan sasaran subsidi yang tepat.

Pasalnya, menurut Jokowi, lebih dari 70 persen subsidi BBM justru dinikmati oleh kalangan masyarakat mampu yang memiliki mobil.

Penulis : Kurniawan Eka Mulyana Editor : Edy-A.-Putra

Sumber : Kompas TV