Biaya Riil Haji Harusnya Rp98 Juta, Jemaah Hanya Bayar Rp39 Juta, Apakah Bakal Naik?

JAKARTA, KOMPAS.TV - Ternyata, biaya riil naik haji harusnya menyentuh Rp98 juta per orang pada tahun ini. Jumlah itu, tentu saja, jauh melampaui biaya haji yang saat ini dibayarkan setiap jemaah yaitu sebesar Rp39 juta.

Lantas, bagaimana biaya haji yang dibayarkan jemaah jauh di bawah biaya riil? Dan apakah biaya haji tahun depan bakal terkerek naik juga? 

Dilansir dari laporan Kompas.id, ada kemungkinan biaya haji akan naik. Terkait biaya haji yang berada jauh di bawah biaya riil, ternyata itu disebabkan masih adanya subsidi pemerintah lewat Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). 

Untuk menutupi itu, BPKH memanfaatkan dana tabungan haji. Namun, cara itu dianggap tidak ideal karena tingginya selisih ongkos.

Anggota Badan Pelaksana Bidang Kesekretariatan Badan dan Kemaslahatan BPKH Rahmat Hidayat di Surabaya, Kamis (15/9/2022), menjelaskan ongkos riil haji yang harus dikelurarkan jemaah.

Ia mengatakan, selama lima tahun, ongkos naik haji tidak banyak naik. Padahal, kata dia, beberapa komponen biaya haji telah naik berkali-kali.

Ia memberi contoh, tahun 2019, misalnya, ongkos riil untuk naik haji sudah mencapai Rp70 juta per orang. Namun, biaya pendaftaran dan pelunasan haji masih sama, Rp35 juta per orang.

Kini, saat biaya riil haji per orang mencapai Rp98 juta, jemaah yang telah membayar Rp39 juta untuk naik haji, masih bisa berangkat.

Ia menjelaskan, hasil pengembangan nilai investasi yang mencapai Rp4 juta per jemaah juga belum bisa menutup kebutuhan riil ongkos naik haji.

”Tahun ini, layanan dan biaya haji tidak banyak berubah dengan tahun-tahun sebelumnya karena kami memanfaatkan dana yang belum dipakai dua tahun di masa pandemi. Namun, setelah itu harus dipikirkan lagi solusinya,” kata Rahmat.

Baca Juga: Alasan Bank Indonesia Tak Bisa Ganti Semua Uang Tabungan Samin Buat Haji yang Hancur Dimakan Rayap

Tambahan Dana Haji Capai Rp1,5 Triliun

Penambahan dana untuk haji tahun ini, menurut Rahmat, mencapai Rp1,5 triliun.

Jumlah ini bisa lebih besar jika jemaah haji yang berangkat mencapai 100 persen kuota atau 221.000 jemaah.

”Kemarin masih ada 40 persen saja, jadi penambahan masih bisa diatasi,” katanya.

Menurut Rahmat, salah satu solusi mengatasi kekurangan dana adalah dengan melakukan rasionalisasi. Ia telah bertemu dengan DPR untuk membahas masalah ini.

Dari catatan Kompas.id, BPKH juga telah bertemu dengan Wakil Presiden Ma’ruf Amin untuk membahas tingginya biaya riil haji pada 22 Agustus lalu.

Wapres kala itu menyatakan harus ada rasionaliasi agar dana haji yang terkumpul bisa berkelanjutan.

Jalan kedua yakni dengan menggenjot pertumbuhan dana investasi dari satu digit menjadi dua digit.

Namun, hal itu tidak mudah karena BPKH harus menerapkan prinsip kehati-hatian.

Cara ketiga adalah dengan menggelontorkan subsidi lewat APBN.

Baca Juga: Berbagi Makanan untuk Menjalin Persahabatan ala Petugas Haji Indonesia di Madinah

Menurut Rahmat, hal itu juga sulit dilakukan karena haji diperuntukkan bagi warga yang mampu dan dana APBN tidak hanya untuk kepentingan umat Islam saja.

Kemungkinan lain adalah penyesuaian pelayanan dan waktu haji.

Selama ini, haji di Indonesia memakan waktu 40 hari, padahal bisa dipersingkat 25 hari. Jemaah Indonesia juga masih mendapatkan uang saku sekitar Rp6 juta untuk bekal dan ini bisa dipertimbangkan untuk dihapus.

”Apakah nanti katering jatah makan berkurang, waktu dipersingkat, atau uang saku ditiadakan, ini layak didiskusikan,” kata Rahmat.

Penulis : Dedik Priyanto Editor : Edy-A.-Putra

Sumber : Kompas TV/kompas.id