Presiden Jokowi Mulai Bagikan BLT BBM, Energy Watch: Ini Tanda dalam Waktu Dekat BBM Naik

JAKARTA, KOMPAS.TV - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mulai mendistribusikan bantuan langsung tunai (BLT) bahan bakar minyak atau BBM, Rabu (31/8/2022).

Daerah yang dikunjungi Presiden Jokowi sebagai awal dimulainya pembagaian BLT BBM yakni Jayapura, Papua. 

Direktur Executive Energy Watch Mamit Setiawan menilai pembagian BLT BBM oleh Presiden Jokowi ini menjadi sebuah isyarat atau tanda dalam waktu dekat akan ada kenaikan harga BBM. Khususnya BBM subsidi Pertalite dan Solar.

Baca Juga: Jokowi Mulai Serahkan BLT BBM Kepada 20,6 Juta Masyarakat, Segini Besarannya

Terlebih wacana mengenai kenaikan BBM ini sempat dibahas dalam rapat kabinet dan sudah bergulir dalam dua minggu belakangan. 

"Ketika pemerintah sudah mulai membagikan BLT BBM dan ini artinya pemerintah sudah siap dalam waktu dekat ini untuk mengumumkan rencana kenaikan atau penyesuaian BBM subsidi," ujar Mamit saat dihubungi pada program Kompas Petang di KOMPAS TV, Rabu (31/8/2022).

Mamit meyakini pemerintah sudah memiliki hitung-hitungan terkait kenaikan harga BBM Pertalite dan Solar sebagai solusi mengatasi beban subsidi dan potensi kelangkaan Pertalite dan Solar di November 2022.

Termasuk akan adanya dampak inflasi dari kenaikan BBM tersebut.

Menurut Mamit hitung-hitungan di atas kertas, jika inflasi kenaikan BBM pertumbuhannya melebihi 2 persen, maka tahun ini masyarakat dihadapkan dengan inflasi sebesar 7 persen. 

Baca Juga: Sebelum BBM Naik, Ini 3 Jenis Bansos yang Akan Cair September

Untuk itu Mamit menyarankan agar pemerintah bijak dalam menaikkan atau penyesuaian kedua BBM tersebut agar daya beli masyarakat masih tetap terjaga.

Semisal untuk penyesuaian harga Pertalite di angka Rp10 ribu dan Solar sebesar Rp7.500 - Rp8.000.

"Ini menjadi angka pas kalau menurut kami. Karena angka ini belum menyentuh efek psikologis konsumen. Kalau penyesuaian harga Pertalite sudah di atas Rp10 ribu ini sudah anggka tinggi," ujar Mamit. 

Baca Juga: Anggota Komisi XI DPR Ingatkan Pemerintah soal Potensi Inflasi akibat Kenaikan Harga BBM

"Meskipun dengan penyesuaian menjadi Rp10 ribu, masih ada kompensasi yang harus dibayar pemerintah karena nilai keekonomian Pertalite di atas Rp14 ribu," imbuhnya. 

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan, jika harga Pertalite dan Solar tidak dinaikkan, pemerintah butuh tambahan dana sekitar Rp198 triliun.

Namun masalahnya, pemerintah kesulitan mendapatkan dana tambahan itu. Alokasi subsidi  sebesar Rp502 triliun yang diajukan pemerintah dan disetujui DPR, sudah habis.

Bendahara Negara ini memaparkan, anggaran subsidi Rp502 triliun saja sebenarnya sudah membengkak dari alokasi awal, yang hanya sebesar Rp152,1 triliun. 

Baca Juga: Bansos Cair Karena BBM Mau Naik, Pengusaha: Kita Enggak Siap Sekarang

Jika jumlah itu ditambah dengan Rp198 triliun, maka total subsidi akan mencapai Rp700 triliun.

Ia juga menjelaskan harga keekonomian Solar mencapai Rp13.950 per liter, jauh lebih tinggi dari harga jual di masyarakat yang sebesar Rp5.150 per liter.

Sementara Pertalite harga keekonomiannya mencapai Rp14.450 per liter, namun harga jual di masyarakat hanya sebesar Rp7.650 per liter. 

Sedangkan subsidi Rp502 triliun dibutuhkan saat konsumsi BBM mencapai 23 juta kiloliter, sedangkan hingga akhir tahun diprediksi total konsumsi BBM mencapai 28 juta kiloliter.

Sementara konsumsi Solar diperkirakan mencapai 17,2 juta KL hingga akhir tahun, padahal kuota yang ditetapkan untuk tahun ini hanya sebesar 14,91 juta KL.

Baca Juga: Curhat Sri Mulyani Soal Hitungan Subsidi BBM Rp 502 Triliun Banyak Dinikmati Kalangan Mampu

"Pertanyaannya 'ibu mau nambah (anggaran subsidi BBM) atau enggak?' Kalau nambah dari mana anggarannya? Suruh ngutang?," ujar Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komite IV DPD RI, Kamis (25/8/2022). Dikutip dari Kompas.com.
 

Penulis : Johannes Mangihot Editor : Gading-Persada

Sumber : Kompas TV