Ketua Bawaslu Desak KPU Segera Beri Akses untuk Pengawasan Sipol

JAKARTA, KOMPAS TV - Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mempertanyakan rincian aturan pemberian akses kepada Bawaslu dalam membaca sistem informasi parpol (Sipol) kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

Dalam draf Peraturan KPU (PKPU) Pasal 143 disebutkan, Bawaslu hanya mendapat akses pembacaan data tanpa penjelasan yang rinci sejauh mana Bawaslu dapat mengakses hal tersebut dan tingkatan pengawas pemilu mana saja yang diberikan akses terhadap sipol.

"Bahkan hingga sampai saat ini, Bawaslu belum mendapatkan akses terhadap Sipol. Padahal tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik akan dilaksanakan dalam waktu dekat," kata Bagja seperti dikutip dari laman bawaslu.go.id, Jumat (8/7/2022).

"Untuk menciptakan pemilu yang berintegritas, sebaiknya KPU segera memberikan akses Sipol kepada Bawaslu agar proses pengawasan dapat dilakukan sejak dini."

Baca Juga: Sipol Sudah Bisa Diakses, KPU Ungkap 3 Partai Ajukan Permintaan Migrasi Data

Selain itu, dalam melakukan verifikasi administrasi terhadap keanggotaan partai politik yang dinyatakan belum memenuhi syarat (BMS), KPU melakukan verifikasi faktual pendahuluan terkait dengan keanggotaan parpol dengan status BMS tersebut.  

Bagja menyarankan, dalam proses ini sebaiknya KPU dapat melibatkan Bawaslu sesuai dengan tingkatannya karena hasil verifikasi administrasi persyaratan keanggotaan parpol tersebut berupa berita acara yang berpotensi sengketa.

Berkaca pada penggunaan Sipol dalam Pemilu 2019, Bawaslu memiliki beberapa catatan yang dalam Rancangan PKPU sejauh ini tidak ada klausul penyempurnaan. 

"Hal ini berpotensi mengulang masalah penggunaan Sipol pada pemilu sebelumnya," ujar Bagja.

Sejumlah masalah yang berpotensi muncul, kata dia, seperti penyalahgunaan data/identitas individu oleh peserta pemilu ke dalam Sipol. 

Penulis : Fadel Prayoga Editor : Edy-A.-Putra

Sumber : Kompas TV