Perjalanan Karier Mendiang Tjahjo Kumolo: Besar di Jawa Tengah, dari Legislator ke Eksekutor

Selama mewakili Golkar, beberapa tugas pernah dipercayakan padanya, antara lain, Anggota Pansus RUU Hankam dan RUU Keprajuritan, Anggota Komisi III (1987–1992),  Anggota BKSAP Komisi II (1992), Anggota Pansus RUU Dati II (1994), Anggota Pansus Cukai Pabean (1995), dan Anggota Pansus Psikotropika Narkotika (1997)

Tak hanya di DPR, di internal Golkar, Tjahjo juga memegang sejumlah jabatan. Sebut saja posisi sebagai Penghubung DPD II Golkar Semarang-Pati (1992–1993). Setahun kemudian menjadi Ketua Lembaga Pelayanan dan Penyuluhan Hukum Golkar Pusat. Tjahjo masuk di jajaran pengurus DPP Golkar pada tahun 1998.

Sekitar 12 tahun Tjahjo Kumolo belajar di partai penguasa selama pemerintahan Orde Baru ini dan mengundurkan diri dari partai tersebut pada Juli 1998.

Pindah PDIP

Gelombang perubahan arah politik bangsa Indonesia yang ditandai dengan gerakan reformasi pada tahun 1998 mendorong Tjahjo Kumolo berpindah kapal politik. Tjahjo pun resmi masuk sebagai anggota PDIP yang dinahkodai Megawati Soekarnoputri pada November 1998.

Di partai inilah Tjahjo Kumolo yang sudah matang sebagai politisi makin menunjukkan kualitasnya. Bahkan, dia menjadi salah satu orang kepercayaan Megawati.

Tiga periode masa jabatan sebagai anggota DPR RI, Tjahjo Kumolo dipercaya masuk di jajaran pimpinan Fraksi.

Periode 1999–2004 secara berurutan dia memegang jabatan wakil sekretaris fraksi, wakil ketua fraksi, dan sekretaris fraksi.

Tanggung jawab yang makin besar dititipkan partai ke pundak Tjahjo Kumolo untuk menjadi Ketua Fraksi selama periode 2004–2009 dan 2009–2014.

Selain perjuangan dari dalam pemerintahan, khususnya lembaga legislatif, kepemimpinan dan kepiawaiannya dalam memainkan strategi politik memposisikan Tjahjo Kumolo sebagai “king maker”.

 Di internal organisasi PDIP, Tjahjo yang sempat ditugasi menjadi Direktur SDM Litbang DPP PDIP selama kurun waktu 1999–2002 ini selalu diperhitungkan ketika ada pertarungan politik. Sejak tahun 2005 hingga 2010, Tjahjo ditunjuk sebagai Ketua Bidang Politik dan Pemenangan Pemilu DPP PDIP.

Selain itu, partai juga meminta Tjahjo menjadi Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPP PDIP (2005–2009).

Tugas selanjutnya yang diberikan kepada Tjahjo Kumolo adalah posisi Ketua Tim Sukses Pasangan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla pada Pemilu 2014.

Proses pemilu yang penuh konflik dengan strategi politik yang dimainkan dengan keras ternyata bisa dimenangkan pasangan Jokowi-JK. Tjahjo ada di belakang layarnya.

Posisi penting lain yang dijabatnya di periode tersebut yaitu saat ditunjuk Megawati untuk menjadi Sekretaris Jenderal PDIP (2010–2015).

Baca Juga: Menpan-RB Tjahjo Kumolo Meninggal Dunia karena Infeksi Paru-Paru, Kenali Gejala dan Penyebabnya

Masuk lembaga eksekutif

Tempat pengabdiannya berpindah ke lembaga eksekutif sejak ditarik masuk ke Kabinet Kerja oleh Presiden Jokowi pada tahun 2014.

Sebagai Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tahun 2014–2019, Tjahjo Kumolo dipercaya untuk memimpin pembenahan di tubuh birokrasi.

Tugas ini kemudian dilanjutkan di posisinya sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) dalam Kabinet Indonesia Maju untuk masa jabatan 2019–2024.

Jabatan sebagai Menteri PAN-RB menempatkan Tjahjo Kumolo sebagai masinis lokomotif reformasi birokrasi.

Mengutip dari situs resmi Kementerian PAN-RB, reformasi birokrasi termasuk satu dari lima Prioritas Kerja Presiden 2019–2024.

Tantangan yang harus dijawab Tjahjo Kumolo dan jajarannya, antara lain, kecepatan layanan publik dan perubahan budaya lama birokrat.

Dari yang berpola pikir linear, monoton, dan terjebak zona nyaman menjadi adaptif, produktif, inovatif, dan kompetitif.

Penulis : Fransisca Natalia Editor : Gading-Persada

Sumber : Kompas TV, Kompas.id