> >

Kepuasan Publik terhadap Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Turun, Begini Tanggapan Kantor Staf Presiden

Peristiwa | 20 Juni 2022, 20:56 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi) membagi-bagikan sembako kepada warga di sekitar Gedung Agung, Jogjakarta, Sabtu (30/4/2022). (Sumber: Biro Pers Sekretariat Presiden )

JAKARTA, KOMPAS.TV - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono mengatakan hasil survei Litbang Kompas yang menunjukkan menurunnya tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin bisa dijadikan masukan dan bahan evaluasi oleh pemerintah.

"Hasil-hasil survei seperti ini sebagai umpan balik, feedback atau masukan. Saya kira sangat bermanfaat bagi kita untuk mengevaluasi," kata Edy dalam Sapa Indonesia Malam KOMPAS TV, Senin (20/6/2022).

Dia mengatakan tingkat kepuasan publik merupakan pertemuan antara harapan dan kenyataan. Harapan publik, kata dia, tidak dapat diatur.

Namun Edy menambahkan, jika dilihat secara objektif, tanpa melibatkan harapan, kondisi perekomian Indonesia cukup baik.

"Jadi misalkan, masalah pengangguran yang tadi sempat disinggung. Angka pengangguran kita turun," tuturnya.

Ia lalu mengutip hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) yang menemukan, tingkat pengangguran Indonesia pada Februari 2022 sebesar 5,83 persen.

"Itu turun dibandingkan Februari 2021, 6,26 persen," ujar Edy.

Ia juga menyatakan pemerintah sudah melakukan banyak hal untuk mengendalikan harga dan menjaga daya beli masyarakat.

Edy menyontohkan, pemerintah telah menambah anggaran subsidi dan kompensasi energi seperti bahan bakar minyak (BBM), gas, dan listrik.

"Nilainya sekarang mencapai 500 triliun. Itu besar sekali. Apa tujuannya? Untuk menjaga daya beli konsumen," tuturnya.

Jika hal itu tidak dilakukan, kata Edy, harga BBM, gas, dan listrik di Indonesia akan naik sangat tajam dan berdampak lebih buruk lagi.

"Namun yang perlu diingat, saat ini kita sedang menghadapi situasi yang tidak mudah. Karena jika dilihat dari negara lain inflasi kita tidak separah mereka," lanjut Edy.

Baca Juga: Harga Bahan Pokok Makin Mahal, Pedagang Makanan Kurangi Porsi Lauk

Hasil survei Litbang Kompas terbaru menemukan, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf turun dari 73,9 persen pada Januari 2022 menjadi 67,1 persen pada Juni 2022.

Dibanding hasil survei Litbang Kompas pada Januari 2022 lalu, tingkat kepuasan publik atas kinerja pemerintah pada bulan Juni ini anjlok di empat bidang yang disorot.

Bidang perekonoman mengalami tingkat penurunan yang paling tajam yaitu di atas 14 persen jika dibandingkan hasil survei yang sama pada Januari 2022.

Tingkat kepuasan publik di bidang perekonomian turun dari 64,8 persen menjadi 50,5 persen.

Selain bidang perekonomian, tiga bidang lainnya juga menunjukkan tren penurunan.

Untuk bidang politik dan keamanan, tingkat kepuasan turun dari 77,6 persen menjadi 73,1 persen.

Penegakan hukum turun dari 65,9 persen menjadi 57,5 persen. Sementara bidang kesejahteraan sosial turun dari 78,3 persen menjadi 73,4 persen.

Baca Juga: Bahan Pokok Semakin Mahal! Menteri Pertanian: Kita Coba Kendalikan Harga secara Maksimal

Manager Litbang Kompas Toto Suryaningtyas mengatakan, hal yang paling krusial dan harus diperbaiki oleh pemerintah saat ini adalah harga sembako dan harga BBM.

"Masalah harga sembako dan BBM ini sudah terjadi sejak lama, bahkan sebelum masa pemerintah saat ini. Jadi hal ini yang harus segera direspons dan diperbaiki," kata Toto.

Baca Juga: Survei Litbang Kompas: Kepuasan Terhadap Pemerintahan Jokowi Menurun

Penulis : Kiki Luqman Editor : Edy-A.-Putra

Sumber : Kompas TV


TERBARU