Capres Koalisi Indonesia Bersatu Tak Harus dari Parpol, Ini Kriterianya Menurut PPP

JAKARTA, KOMPAS.TV – Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) Achmad Baidowi, membeberkan kriteria calon presiden (capres) yang bakal diusung oleh Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).

Achmad menyebut, pihaknya melihat sejumlah aspek dalam menentukan sosok yang bakal masuk dalam bursa capres KIB.

“Kita me-record, melihat calon-calon itu dari aspek kualitasnya, layak tidak memimpin Indonesia,” jelasnya dalam Sapa Indonesia Malam Kompas TV, Rabu (1/6/2022).

Kedua, kata dia, dilihat dari aspek keberpihakan kepada rakyat, juga aspek komitmen terhadap kebangsaan dan keindonesiaan seperti apa.

“Tentu akan dipadu dengan akseptablitas mereka di masyarakat. Tentu itu semua akan dihitung. Kita masih punya waktu setahun,” lanjutnya.

Menurut Achmad, waktu untuk menentukan calon presiden maupun calon wakil presiden masih sangat panjang.

Baca Juga: Analisa Peneliti: akan Ada 3 Koalisi Parpol yang Usung Paslon pada Pilpres 2024

“Dalam waktu satu tahun, sesuatu bisa berubah. Misalnya si A hari ini hasil surveinya tinggi, tiba-tiba akhir tahun ada peristiwa atau apa, membuat popularitasnya hilang.”

Begitu pula dengan figur yang mungkin saat ini tidak diperhitungkan sama sekali, bisa saja tiba-tiba melejit. Kejadian semacam itu, kata dia, cukup banyak ditemui dalam perhelatan pilkada.

Dalam kesempatan itu Achmad Baidowi juga membeberkan rencana pelaksanaan deklarasi koalisi yang beranggotakan PPP, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Golkar tersebut pada 4 Juni 2022.

Dalam deklarasi resmi sekaligus pertemuan perdana tersebut, struktur partai dari tingkat pusat hingga provinsi dilibatkan.

“Juga akan dibahas mekanisme kerja sama ke depannya, termasuk mengenai visi misi, target, dan sasaran.”

“Tentunya namanya deklarasi, juga akan ada penandatanganan komitmen bersama di antara tiga partai politik ini,” tegasnya.

Meski demikian, Ahmad menyebut dalam kegiatan itu pihak koalisi belum berencana membahas mengenai capres maupun cawapres.

“Untuk capres belum, karena ini baru pertemuan perdana secara resmi.”

Menjawab pertanyaan mengenai bagaimana memastikan tidak ada gesekan di internal KIB dalam menentukan capres, Baidowi mengatakan KIB dibentuk berdasarkan kesadaran bersama.

“KIB dibentuk berdasarkan kesadaran bersama, bahwa koalisi dibutuhkan sejak awal dan untuk jangka yang panjang.”

Pembentukan KIB, lanjut dia, memberikan tradisi politik yang baik pada masyarakat, bahwa koalisi dapat dibentuk sejak awal, tidak ujug-ujug ketika menjelang pilpres.

Dia menambahkan, KIB akan lebih mudah membahas calon presiden, karena tiga partai ini sudah memiliki tiket untuk bisa mengusung pasangan calon.

“Karena  kalau masing-masing pihak memaksakan, ngotot, ego itu sudah bisa kita lepas masing-masing.”

“Tapi, kita menghormati bahwa setiap partai politik mempunyai pilihan. Tentu soal mekanismenya seperti apa, tentu kita bahas setelah 4 Juni. Apakah melalui mekanisme konvensi, usulan dari parpol masing-masing, semua opsional,” urainya.

Baca Juga: Gelar Pertemuan Tertutup 4 Jam, Apakah Prabowo-Surya Paloh Sepakat Berkoalisi di Pilpres 2024?

Baidoei juga menjelaskan, KIB tidak membatasi calon presiden harus dari partai politik. Siapa pun dipersilakan untuk mengajukan diri dalam pilpres, asal memiliki visi misi yang sama dengan KIB.

Bahkan, misalnya Partai Golkar mengusulkan Airlangga Hartarto sebagai capres, anggota koalisi lainnya akan menghormati.

“Karena positioning beliau (Airlangga Hartarto-red) seperti itu di Partai Golkar. Sementara kami di PPP atau PAN belum ada mekanisme internal, yang memutuskan.”

“Tentu nanti kembali ke kesepakatan awal, bahwa koalisi ini ingin bersama-sama, bukan menang-menangan.”

Penulis : Kurniawan Eka Mulyana Editor : Gading-Persada

Sumber : Kompas TV