Dirut BPJS Kesehatan Sebut Kasus Covid-19 akan Ada Sepanjang Waktu saat Jadi Endemi

Ali Ghufron menegaskan, pembiayaan yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan berasal dari dana para peserta.

Sehingga jika masyarakat ingin agar perawatannya ditanggung oleh BPJS Kesehatan, mereka harus menjadi peserta.

Mengenai rencana kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan, ia mengaku hingga saat ini pihaknya belum merencanakan kenaikan.

“Kami menghindari kenaikan tarif itu. Paling nggak sampai 2024 itu kami upayakan tidak ada.”

Saat ditanya tentang kabar mengenai standar satu harga untuk tarif iuran BPJS Kesehatan, Ali Ghufron menyebut hal itu menyalahi konsep dasar asuransi kesehatan sosial.

Baca Juga: Kasus Covid-19 Dinilai Masih Tinggi, Arab Saudi Larang Warganya ke Indonesia

“Kalau terjadi, itu melanggar substansi dasar konsep asuransi kesehatan sosial tentang gotong royong.”

“Yang kaya bayar Rp75 ribu, yang miskin Rp75 ribu, belum lagi beban APBN akan tinggi dan pemerintah akan terlalu berat,” ucapnya.

Dia juga mengaku BPJS Kesehatan akan berusaha keras agar nantinya tidak perlu lagi mendapatkan suntikan dana, minimal tahun 2025 atau 2026.

Sementara, Mohammad Syahril, Juru Bicara Kementerian Kesehatan, menyebut, saat Covid-19 menjadi endemi, jumlah kasus dan keterisian tempat tidur akan menjadi lebih sedikit.

“Begitu pandemi menjadi endemi, pasien sedikit, keterisian tempat tidur sedikit. Jangan kita berpikiran pasiennya banyak seperti dulu,” jelasnya.

Untuk menjaga kestabilan jumlah kasus di masa endemi, lanjut dia, Kemenkes akan melakukan upaya promotif, seperti tracing dan testing, yang harus diclearkan pembiayaannya.

Di Kementerian Kesehatan, kata Syahril, ada program yang dinamakan transformasi kesehatan.

Salah satu upayanya adalah bisa bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan memperkuat ketahanan masyarakat melalui transformasi layanan primer.

“Di mana layanan primer ini diperkuat dengan upaya preventif, edukatif, dan promotif,” tegasnya.

Penulis : Kurniawan Eka Mulyana Editor : Gading-Persada

Sumber : Kompas TV