> >

KSP Sebut Istana Tak Terlibat dalam Pembentukan Koalisi Indonesia Bersatu

Politik | 23 Mei 2022, 15:18 WIB
Ali Mochtar Ngabalin, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP). (Sumber: Twitter @AliNgabalinNew)

JAKARTA, KOMPAS TV - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan Ali Mochtar Ngabalin memastikan Istana tak terlibat dalam pembentukan Koalisi Indonesia Bersatu. 

Diketahui, Koalisi Indonesia Bersatu itu merupakan gabungan partai politik (parpol) dari Golkar, PPP dan PAN. 

Baca Juga: Cak Imin Ingin Jadi Capres dari Koalisi Indonesia Bersatu, Golkar: Ngopi Dulu, Baru Bahas Figur

"Tidak ada. Yang pasti sekarang presiden punya konsentrasi full terhadap pembenahan terkait dengan masalah-masalah yang belum selesai," kata Ngabalin seperti dikutip dari Kompas.com, Senin (23/5/2022). 

Ia menjelaskan, saat ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengintruksikan seluruh jajarannya untuk konsentrasi menyelesaikan seluruh proyek yang termasuk ke dalam strategis nasional.

"Seperti pandemi Covid-19, kemudian agenda-agenda strategis nasional untuk sisa waktu yang ada," ujar dia. 

Menurut dia, ketika para ketua umum parpol kemudian memainkan peran dengan cara dan teknis yang mereka lakukan, hal tersebut boleh-boleh saja. Sebab, parpol punya kewenangan melakukannya. 

"Untuk presiden seperti tadi saya katakan konsentrasi kerja tetap pada penyelesaian program strategis nasional dua tahun ini," katanya.

Sebelumnya, Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan, nama koalisi partai politik (parpol) dari gabungan PPP, PAN dan Golkar ialah Indonesia Bersatu.

Ia menjelaskan, bersatu itu merupakan gabungan dari simbol Golkar, PAN dan PPP.

Baca Juga: PPP ke Cak Imin: Silakan PKB Gabung ke Koalisi Indonesia Bersatu, tapi Tak Perlu Pakai Syarat

"Jadilah kalau digabung menjadi Indonesia Bersatu. Filosofinya, sebuah harapan, menjadi sebuah koalisi yang berdiri kokoh, tumbuh kuat dan besar berkat sinar matahari, dan mendapatkan ridlo Allah SWT," kata Ace kepada wartawan, Jumat (13/5/2022).

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI itu menyebut, tujuan dari terbentuknya koalisi itu untuk mengakhiri polarisasi masyarakat yang masih ada setelah 2 kali Pilpres, yakni Pilpres 2014 dan 2019.

Penulis : Fadel Prayoga Editor : Desy-Afrianti

Sumber : Kompas.com


TERBARU