Jokowi Teken Perpres 65/2022, Begini Mekanisme Pengadaan Tanah di IKN

Dalam penyusunan DPPT dapat melibatkan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang, kementerian yang urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan umum dan perumahan ratryat, kementerian/lembaga terkait, dan/ atau perangkat daerah.

DPPT disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Selanjutnya, pada Pasal 7 disebutkan bahwa dalam tahap persiapan, Kepala Otorita IKN membentuk tim persiapan Pengadaan Tanah dalam waktu paling lama 5 hari sejak DPPT diterima secara resmi.

Baca Juga: Puncak Arus Balik Lebaran, Jasamarga: Peningkatan Kendaraan 104 Persen pada 8 Mei

Tim persiapan Pengadaan Tanah memiliki tugas sebagai berikut:

a. melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan

b. melaksanakan pendataan awal lokasi rencana pembangunan

c. melaksanakan konsultasi publik rencana pembangunan

d. menyiapkan penetapan lokasi pembangunan;

e. mengumumkan penetapan lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum; dan

f. melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan

Kemudian, Pasal 8 disebutkan bahwa penetapan lokasi pembangunan di IKN diterbitkan oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.

Kemudian, Pasal 8 disebutkan bahwa penetapan lokasi pembangunan di IKN diterbitkan oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.

Baca Juga: Jokowi Berharap Jepang Berpartisipasi Bangun Infrastruktur di IKN dan Pelabuhan Ambon

Terakhir, Pasal 9 mengatur bahwa dalam tahapan pelaksanaan dan tahapan penyerahan hasil dilaksanakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

Penulis : Tito Dirhantoro Editor : Desy-Afrianti

Sumber : Kompas TV