Politikus Demokrat Desak Pemerintah Kaji Ulang Penyaluran Subsidi Biodiesel di BPDPKS

JAKARTA, KOMPAS TV  - Anggota Komisi IV DPR RI Suhardi Duka mendesak pemerintah mengkaji ulang penyaluran subsidi biodiesel di dalam program Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). 

Politikus Partai Demokrat itu menilai, penyaluran insentif biodiesel tersebut hanya dimanfaatkan oleh para pengusaha sawit di Indonesia.

Sehingga, ini harus dikoreksi agar para petani sawit pun dapat merasakan bantuan dari pemerintah. 

"Selama ini penggunaan subsidi biodiesel itu kerap dipakai oleh korporasi sawit besar di Indonesia. Saya mendapatkan laporan kalau petani susah untuk menggunakan dana itu," kata Suhardi kepada KOMPAS.TV, Rabu (27/4/2022). 

Baca Juga: Lawan Kampanye Hitam Sawit, BPDPKS Danai Penelitian

Berdasarkan data yang dimilikinya pada tahun 2022, insentif biodiesel merupakan alokasi terbesar dari BPDPKS dibanding program-program yang lainnya, yakni hampir 80 persen dari pagu belanja BPDPKS, yaitu sebesar Rp 57,9 triliun. 

"Jumlah ini jauh lebih besar dibanding insentif untuk minyak goreng yang hanya Rp 8,3 triliun,” ujarnya.

Menurut dia, bila kebijakan itu tak segera dievaluasi, patut dipertanyakan keberpihakan pemerintah terhadap keberlangsungan hidup masyarakat kecil, khususnya para petani sawit. 

"Pemerintah tidak boleh takut dengan para pengusaha sawit. Bantuan pemerintah harus lebih diprioritaskan kepada para rakyat kecil," katanya. 

Selain itu, ia mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memeriksa secara khusus pengelolaan dana pungutan sawit tersebut. BPK harus mengaudit apakah pengelolaan dana itu sudah efisien dan sudah tepat sasaran. 

Penulis : Fadel Prayoga Editor : Gading-Persada

Sumber : Kompas TV