Sepanjang Dua Dekade, PPATK Terima 240 Juta Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan

Oleh karena itu, Ivan menuturkan PPATK mengeluarkan peraturan PP Nomor 15 Tahun 2021 tentang tata cara permohonan informasi ke PPATK. Hal ini dilakukan dalam upaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas aparat penegak hukum dalam penanganan perkara TPPU dan TPPT.

Di samping itu, lanjut Ivan, untuk terus meningkatkan kapabilitas dan kompetensi para pihak pelapor dan aparat penegak hukum terkait dengan program APU PPT.

PPATK melalui Pusdiklat APU PPT telah melaksanakan berbagai program pelatihan bagi pihak pelapor dan aparat penegak hukum.

Baca Juga: Jokowi Respons 2 Dekade PPATK: Tidak Boleh Berpuas Diri, Tantangan Semakin Berat

“Di bidang pemberantasan hingga saat ini PPATK teleh menghasilkan 6552 hasil analisis, 369 hasil analisis pendanaan terorisme, 3533 informasi hasil analisis yang terdiri dari proaktif dan reaktif dan 202 hasil pemeriksaan,” urainya.

“PPATK juga telah melakukan 2.661 pertukaran informasi dengan berbagai FAI luar negeri,” tambahnya.

Tak hanya itu, Ivan mengatakan, PPATK juga rutin memberikan masukan pada proses fit and proper test untuk mendukung pemilihan pejabat berintegritas.

“PPATK juga berperan aktif satuan tugas terkait penanganan penegakan hukum antara lain Satgas pungli, Satgas waspada investasi, Satgas tindak pidana perpajakan, Satgas TTPU, Satgas umroh, Satgas tripartite, Satgas BLBI, Satgas DTTOT, dan tim gabungan jaga darat,” katanya.

“Sejumlah penanganan kasus besar di negeri ini juga melibatkan PPATK, berbagai kasus korupsi narkotika serta kasus-kasus yang terjadi pada masa pandemi, antara lain kasus investasi ilegal yang sedang marak belakangan ini, kasus obat illegal,” tambahnya.

Penulis : Ninuk Cucu Suwanti Editor : Deni-Muliya

Sumber : Kompas TV