HNW Tolak Rencana Pemerintah Hapus BNPB: Harusnya Diperkuat, Bukan Diperlemah Apalagi Dihapus
Politik | 15 April 2022, 10:40 WIBSelain soal nomenklatur BNPB, ia menjelaskan bahwa deadlock pembahasan RUU Penanggulangan Bencana antara Pemerintah dan komisi VIII DPR-RI juga terjadi lantaran Pemerintah menolak usulan Komisi VIII DPR-RI yang juga didukung oleh DPD-RI perihal penetapan alokasi 2 persen APBN untuk penanganan bencana.
"Karena faktanya, hampir seluruh wilayah Indonesia terpapar risiko atas lebih dari 10 bencana alam maupun non alam, dan kerugian ekonomi per tahun berkisar Rp20-30 Triliun, sementara alokasi dana penanggulangan bencana selama ini baru berkisar Rp3-10 Triliun setiap tahun," katanya.
Ia mengatakan, dampak dari kurangnya anggaran bencana di antaranya adalah minimnya upaya mitigasi, banyaknya infrastruktur rusak yang tak segera diperbaiki, tidak maksimalnya kebijakan atasi bencana, dan lemahnya komitmen membantu masyarakat korban bencana.
"Sementara salah satu keputusan negara yang tidak prioritas malah didahulukan dengan menyediakan dana ratusan triliun untuk Ibu Kota Negara yang Baru, sementara usulan alokasi dana untuk penanggulangan bencana alam dan non alam yang rutin terjadi," kata dia.
Baca Juga: Seorang Guru Gugat UU IKN, Lokasinya Dianggap Sangat Beresiko Bencana
Ia menyatakan, PKS bersama seluruh Fraksi di Komisi VIII DPR kompak bersama-sama perjuangkan kemaslahatan bagi bangsa dan negara.
"Bahkan didukung oleh DPD, memperkuat BNPB, agar bisa lebih efektif mengatasi masalah kebencanaan alam maupun non alam di Indonesia. Sayang sekali, Pemerintah yang mestinya paling di depan mendukung usaha tersebut dengan menguatkan BNPB, malah menolaknya," katanya.
Penulis : Fadel Prayoga Editor : Gading-Persada
Sumber : Kompas TV