Komisi IV Desak KLHK Lebih Serius Cegah dan Kendalikan Karhutla, Soroti Minimnya Alokasi Anggaran

JAKARTA, KOMPAS.TV – Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) lebih serius melakukan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan.

Desakan tersebut disampaikan Johan saat mengikuti rapat dengar pendapat dengan KLHK di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (6/4/2022).

“Maka itu saya minta KLHK lebih serius melakukan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di berbagai provinsi, demikian juga komitmen untuk membentuk 20.000 kampung iklim untuk penguatan aksi lokal pengendalian perubahan iklim," ujarnya.

Permintaan itu diutarakan oleh Johan setelah ia mengkritisi porsi belanja KLHK, yang pos anggarannya berjumlah Rp11,22 triliun, namun alokasi untuk ketahanan bencana dan perubahan iklim sangat kecil, yakni hanya 2,3 persen dari total belanja KLHK.

Menurut Johan, hal ini patut dipertanyakan, sebab Indonesia merupakan kawasan rawan bencana.

“Hal ini patut dipertanyakan karena negara kita merupakan kawasan rawan bencana dan pasti diperlukan anggaran yang memadai untuk menahan laju perubahan iklim” kata Johan, dikutip dari keterangan tertulis di laman resmi DPR.

Baca Juga: Karhutla Terjadi Pemprov Riau Siagakan 6.800 Petugas Gabungan

Tujuan anggaran tersebut, lanjut dia, harusnya diperuntukkan bagi penurunan laju deforestasi.

Serta menjaga kondisi lingkungan pada toleransi yang dibutuhkan, namun pada porsi anggaran sangat tidak memadai.

Menurutnya, negara harus memiliki kewaspadaan sebagai daerah rawan bencana yang diperparah dengan perubahan iklim yang akan menambah jumlah kejadian bencana.

Ia juga menyoroti soal pentingnya pengawasan dalam hal kelestarian.

"Saat ini oligarki telah menguasai dan mengatur pembangunan kita, sehingga harus ada sistem pengawasan ketat untuk memastikan hutan kita tetap lestari dan produktivitas hutan bisa berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat," paparnya.

Kritik dari Johan tak berhenti sampai di situ, Ia juga mengkritik target yang ingin dicapai KLHK dalam aspek lingkungan masih sangat kecil.

Bahkan, ia menyebut KLHK belum memiliki perencanaan strategis untuk meningkatkan target indeks kualitas lingkungan hidup, kinerja pengelolaan sampah, serta menurunkan laju deforestasi.

Sebab terdapat luas hutan yang dilepaskan untuk Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) sebesar 728,1 ribu hektar.

Belum lagi adanya kawasan hutan yang dikelola masyarakat seluas 1.750.000 hektar.

Baca Juga: Kabut Asap Dampak Karhutla Ancam Aktivitas Warga Kubu Raya, Sebab Jarak Pandang Hanya 5 Meter!

Ia mempertanyakan sejauh mana pengawasan terhadap lahan-lahan yang telah dilepaskan tersebut.

Serta bagaimana bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan lahan tersebut karena luasnya sangat besar dan perlu dievaluasi sejauh mana meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

“Oleh karena itu saya minta pemerintah berani menghentikan berbagai proyek yang akan merusak Kawasan hutan secara massif yang berujung pada bencana ekologis, ancaman deforestasi harus selalu dipertimbangkan dalan setiap kebijakan pembangunan demi masa masa depan kehidupan dan tanah air negara kita,” urainya.

Penulis : Kurniawan Eka Mulyana Editor : Gading-Persada

Sumber : dpr.go.id