Frasa 'Madrasah' Hilang dari RUU Sisdiknas, Politikus PAN: Seperti Kembali ke Zaman Orba

Ia meminta agar Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim dan jajarannya lebih melibatkan berbagai elemen seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah serta entitas pendidikan lainnya dalam menyusun regulasi tersebut. 

"Draf RUU Sisdiknas memang belum final dan akan melalui pembahasan dengan DPR. Maka diharapakan kawan-kawan dari Komisi X DPR dapat memanggil Mendikbud Ristek untuk meminta keterangan terkait hilangnya frasa Madrasah ini." 

"Selanjutnya Fraksi PAN akan melakukan pembicaraan dengan semua fraksi yang ada  Baleg DPR RI saat membahas RUU Sisdiknas agar dapat memastikan frasa madrasah tidak hilang dari sistem pendidikan nasional," katanya.

Sebelumnya seperti diberitakan KOMPAS.TV, Mendikbudristek Nadiem Makarim mengatakan, pihaknya tak pernah berniat menghapus sekolah, madrasah atau satuan pendidikan lain dari RUU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

Hal ini sekaligus sebagai jawaban usai Nadiem Makarim mendapatkan banyak kritik dari banyak pihak karena madrasah diduga hilang dalam RUU Sisdiknas.

Baca Juga: Ketua Komisi VIII: Madrasah Harus Diperkuat, Bukan Dihilangkan dari RUU Sisdiknas!

"Sedari awal tidak ada keinginan atau rencana menghapus dari sistem pendidikan nasional. Sebuah hal yang tidak masuk akal dan tidak pernah terbersit sama sekali di benak kami," kata Nadiem usai bertemu dengan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas seperti ditayangkan Instagram @nadiemmakarim, Selasa malam (29/3).

Lantas, bagaimana kata madrasah bisa hilang dari RUU Sisdiknas?

Nadiem Makarim pun menjelaskan, mengenai kata madrasah yang diduga hilang dari RUU Sisdiknas, nantinya akan dijelaskan secara lebih rinci dalam batang tubuh bagian dari RUU Sisidiknas tersebut.

Nantinya madrasah dan satuan Pendidikan lain, kata Nadiem, tidak lagi diatur lewat pasal dan ayat seperti di UU sebelumnya.

Baca Juga: Hapus Madrasah di RUU Sisdiknas, HNW: Tak Sesuai Spirit UUD 1945

"Yang kami lakukan adalah memberikan fleksibilitas agar penamaan bentuk satuan pendidikan, baik untuk sekolah maupun madrasah, tidak diikat di tingkat undang-undang," kata Nadiem.

Penulis : Fadel Prayoga Editor : Gading-Persada

Sumber : Kompas TV