Berikut Daftar 25 Lembaga Pemerintah yang Tak Dipindahkan ke IKN Nusantara

JAKARTA, KOMPAS.TV - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) bersama dengan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah merencanakan tahapan pemindahan kementerian/lembaga ke Ibu Kota Negara (IKN) Baru, Nusantara.

Dalam perencanaannya, Kemenpan RB telah menyusun lima klaster pemindahan kementerian atau lembaga ke Kota Nusantara.

Baca Juga: Jokowi Menginap di IKN dengan Tenda Sederhana, Ribuan Anggota TNI-Polri Amankan

Menpan RB Tjahjo Kumolo mengatakan lima klaster instansi yang akan dipindahkan tersebut dilakukan secara bertahap selama periode 2024 sampai 2034.

"Mempertimbangkan kesiapan pembangunan infrastruktur IKN," kata Tjahjo dikutip dari Kompas.com pada Senin (14/3/2022).

Tjahjo menjelaskan, untuk selanjutnya pemilihan kementerian/lembaga yang pindah mempertimbangkan tata urutan tentang kelembagaan pemerintah.

Hal tersebut berdasarkan UUD 1945, UU Kementerian Negara, Perpres Organisasi Kementerian Negara dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

Baca Juga: Usai Prosesi Kendi Nusantara di IKN, Presiden Jokowi Ucapkan Terima Kasih pada Seluruh Gubernur

Meskipun demikian, Tjahjo Kumolo memastikan tidak semua kementerian/lembaga akan dipindahkan ke Kota Nusantara.

Tercatat, ada 25 lembaga pemerintah yang tidak dipindahkan ke Kota Nusantara. Berikut rinciannya:

1. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)

2. Badan Standarisari Nasional (BSN)

3. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG)

4. Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten)

5. Parpustakaan Nasional (Perpusnas)

6. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

7. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)

8. Komnas Perempuan

9. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

10. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

Baca Juga: Presiden Jokowi Tiba di Titik Nol IKN, Tanah dan Air dari Seluruh Nusantara pun Disatukan

11. SKK Migas

12. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam)

13. Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN)

14. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)

15. Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)

16. Badan Perlindungan Konsumen Nasional

17. Komite Profesi Akuntan Publik

18. Badan Pertimbangan Kesehatan Nasional

19. Badan Pengawas Rumah Sakit

20. Lembaga Sensor film

Baca Juga: Dimulai dari Anies Baswedan, Tanah dan Air dari Seluruh Nusantara Dibawa dengan Wadah Khas Daerah

21. Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia

22. Konsil Kedokteran Indonesia

23. Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia

24. Konsil Keperawatan Indonesia

25. Dewan Sumber Daya Air

Penulis : Tito Dirhantoro Editor : Desy-Afrianti

Sumber : Kompas.com