> >

Wacana Penundaan Pemilu Datang dari Elite Politik, Pakar Hukum Tata Negara: Pengkhianatan Konstitusi

Politik | 6 Maret 2022, 22:06 WIB
Ilustrasi pemilu. Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti berpendapat wacana penundaan pemilu yang digulirkan kalangan elite politik merupakan bentuk pengkhianatan terhadap konstitusi.(Sumber: KOMPAS/MAHDI MUHAMMAD )

Bivitri melanjutkan, pemilu merupakan hal yang rutin bagi negara demokrasi. Sebab jika tak rutin, akan berdampak pada demokarsi yang memburuk.

"Suatu negara itu dikatakan demokrasi adalah pemilu yang (digelar) rutin, reguler. Kalau sudah tidak rutin, maka kita akan terjerembab jatuh, demokrasinya makin buruk. Sekarang ini kita sudah masuk demokrasi yang cacat dan banyak keburukan," ungkapnya.

Baca Juga: Jokowi Dinilai Lambat Respons Wacana Penundaan Pemilu, Ini Kata Pengamat Politik

Terakhir, demokrasi berarti adanya regenerasi kepemimpinan. Jika tak ada regenerasi, demokrasi akan stagnan dan tak sehat.

"Demokrasi itu membutuhkan regenerasi kepemimpinan. Jadi janganlah kita jadi terkunci soal ini pendukung Pak Jokowi atau bukan," tuturnya.

"Kita bicara soal jaringan politik. Kalau ini tak di-refresh. Maka seluruh aturan politik hukum, politik ekonomi tidak ada perubahan," jelasnya.

Penulis : Danang Suryo Editor : Edy-A.-Putra

Sumber : Kompas TV


TERBARU