> >

Demokrat: Jokowi Harus Bersuara Soal Usulan Penundaan Pemilu agar Tak Jadi Malin Kundang Reformasi

Politik | 4 Maret 2022, 13:54 WIB
Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani (Sumber: Dokumen pribadi)

Namun, kata dia, 68-71 persen masyarakat tidak menghendaki adanya penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabat presiden baik karena alasan pandemi, pemulihan ekonomi pasca pandemi, maupun alasan pemindahan ibu kota negara (IKN). 

"Termasuk 64 persen menghendaki tetap pemilu pada 2024 nanti untuk pergantian kepemimpinan nasional sekalipun masih tetap pandemi," ujarnya. 

Sebagaimana telah diberitakan, usulan penundaan Pemilu 2024 telah disuarakan beberapa kalangan.

Pada Januari lalu, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan rata-rata pengusaha berharap agar Pemilu 2024 diundur karena situasi dunia usaha baru mulai kembali bangkit setelah terpuruk akibat pandemi Covid-19 dalam dua tahun terakhir.

Belum lama ini, usulan yang sama juga digaungkan oleh elite-elite partai politik antara lain, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

Namun hingga kini belum ada respons tegas dari Presiden Jokowi perihal usulan penundaan pemilu tersebut.

Penulis : Fadel Prayoga Editor : Edy-A.-Putra

Sumber : Kompas TV


TERBARU