Demokrat: Jokowi Harus Bersuara Soal Usulan Penundaan Pemilu agar Tak Jadi Malin Kundang Reformasi

JAKARTA, KOMPAS TV - Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk bersuara ihwal usulan penundaan Pemilu 2024 yang salah satu dampaknya, akan memperpanjang masa jabatan presiden. 

Sebab bila Kepala Negara tetap diam, kata Kamhar, masyarakat akan berspekulasi kalau Jokowi mengkhianati reformasi.

Baca Juga: Jusuf Kalla: Penundaan Pemilu Tidak Sesuai Konstitusi

"Karenanya agar tak terus-menerus menjadi bola liar dan berpotensi menjerumuskan Presiden Jokowi dari jebakan politik yang bisa menjadikannya sebagai Malin Kundang reformasi, Presiden Jokowi mesti segera bersikap tegas dan menjelaskan sikapnya ke publik terhadap isu ini," kata Kamhar kepada wartawan, Jumat (4/3/2022).

Menurut dia, sikap tegas Presiden Jokowi akan mengakhiri polemik tentang ini, dan memperjelas posisinya di hadapan orang-orang terdekatnya yang mencoba menjerumuskannya. 

Baca Juga: Soal Penundaan Pemilu, Fahri Hamzah: Orang Sekitar Jokowi Jangan Sampai Ada yang Menjerumuskan

"Tak boleh hanya diam apalagi melakukan pembiaran sampai isu ini berlalu, karena jika demikian, menjadi berdasar jika publik kemudian berpikir bahwa ini atas sepengetahuan dan sesuai dengan kehendak Pak Jokowi sendiri." 

"Kami percaya tidak demikian, karenanya Pak Jokowi segera bersuara dan mengambil tindakan yang dipandang perlu," ujarnya. 

Kamhar lalu menyinggung tentang hasil penelitian Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang menemukan bahwa 66,3 persen masyarakat merasa cukup puas dengan kinerja Presiden Jokowi. 

Baca Juga: PDIP Tegaskan Tak Ada Ruang untuk Tunda Pemilu 2024

Penulis : Fadel Prayoga Editor : Edy-A.-Putra

Sumber : Kompas TV