Disentil Jokowi soal Disiplin, Polri Tingkatkan Pengawasan Grup WA Anggota
Hukum | 2 Maret 2022, 17:17 WIBJAKARTA, KOMPAS.TV - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) bakal melakukan pengawasan berkala terkait perbincangan anggota Korps Bhayangkara di WhatsApp Group.
Langkah ini setelah Presiden Joko Widodo menginstruksikan agar kedisiplinan nasional di tubuh TNI-Polri perlu dikencangkan.
Di antaranya mengenai pembicaraan mengenai penolakan kebijakan Ibu Kota Negara (IKN) di grup-grup WhatsApp.
Baca Juga: Tegur Obrolan WA Grup Anggota TNI - Polri, Jokowi: Jangan Mempergunjingkan Keputusan Politik!
Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyatakan pengawasan ini bertujuan untuk mendisiplinkan anggota Polri dalam menjalankan kebijakan pimpinan.
Menurut Dedi jika ditemukan pelanggaran disiplin dalam menjalankan kebijakan, Polri bakal menindak tegas anggota yang terbukti bersalah, mulai dari sanksi etik hingga ke pidana.
Dedi menekakan Polri setia dengan pemerintah, pimpinan, untuk itu tidak ada anggota Polri yang menolak pemindahan ibu kota negara baru ke Kalimantan Timur.
"Sesuai perintah Bapak Kapolri bahwa Polri men-support full dan mengawal proses pembangunan IKN," ujar Dedi dikutip dari website Humas Polri, Rabu (2/3/2022).
Baca Juga: Effendi Simbolon: Tanpa Perlu Jadi Anggota, Jokowi Tahu Percakapan WA Grup TNI-Polri
Sebelumnya Presiden Jokowi menegaskan kepada TNI-Polri untuk mengencangkan kedisplinan nasional terhadap para personelnya.
Jokowi juga mengingatkan kedisiplinan personel TNI dan Polri berbeda dengan kedisiplinan masyarakat sipil. Di tubuh TNI dan Polri tidak ada demokrasi.
"Berbicara masalah demokrasi tidak ada di tentara dan kepolisian, tidak ada. Hal-hal seperti ini harus mulai dikencangkan lagi, supaya masyarakat itu melihat dan bisa kita bawa juga ke arah kedisiplinan nasional," ujar Jokowi saat Rapim TNI-Polri Tahun 2022 di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, pada Selasa (1/3/2022).
Baca Juga: Di Sidang Munarman, Rocky Gerung Sindir Jokowi Intip Grup WA Ibu-ibu TNI: Tidak Sopan
Jokowi mencontohkan mengenai kedisiplinan nasional yang perlu dikencangkan di antaranya mengenai pembicaraan mengenai penolakan kebijakan Ibu Kota Negara (IKN) di grup-grup WhatsApp.
Padahal, kata Jokowi, kebijakan mengenai IKN sudah diputuskan pemerintah dan mendapatkan persetujuan dari DPR RI.
Untuk itu, Presiden memperingatkan kepada pimpinan TNI dan Polri untuk berhati-hati jika pembicaraan di grup-grup WhatsApp terus diperbolehkan.
"Hati-hati kalau seperti itu diperbolehkan dan diterus-teruskan, hati-hati. Misalnya, berbicara mengenai IKN, enggak setuju IKN apa, itu sudah diputuskan pemerintah dan sudah disetujui DPR," ujar Presiden Jokowi.
Baca Juga: Jokowi Geram Grup WA TNI Bahas Tolak IKN, KSAD Peringatkan Semua Komandan Jangan Ngomong Aneh-aneh
"Kalau di dalam disiplin TNI/Polri sudah tidak bisa diperdebatkan. Kalau di sipil, silakan. Hati hati. Dimulai dari hal-hal kecil, nanti menjadi besar, kita jadi kehilangan kedisiplinan nasional. Karena disiplin TNI/Polri itu berbeda dengan sipil dan dibatasi oleh aturan pimpinan," tutur Presiden Jokowi.
Penulis : Johannes Mangihot Editor : Desy-Afrianti
Sumber : Kompas TV