> >

Gerindra Ogah Tanggapi Usulan Penundaan Pemilu 2024

Politik | 1 Maret 2022, 16:59 WIB
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad di DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (10/3/2020) (Sumber: KOMPAS.com/TSARINA MAHARAN)

JAKARTA, KOMPAS TV - Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad tak ingin menanggapi usulan penundaan Pemilu 2024 mendatang.

Sebab, isu tersebut masih sebatas wacana yang digulirkan elit politik di media.

"Yang pertama-tama dari Gerindra itu kan baru wacana, wacana di media. Bukan melalui proses politik di DPR atau MPR. Nah oleh karena itu baru wacana-wacana ya kita pikir tidak perlu ditanggapi oleh Gerindra," kata Dasco di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (1/3/2022). 

Baca Juga: Karena Indonesia Tidak Darurat Perang, Nasdem Tolak Penundaan Pemilu 2024

Wakil Ketua DPR itu menjelaskan, pihaknya akan memberikan tanggapan isu tersebut bila sudah melalui proses politik di kalangan ketua umum partai politik (parpol).

Namun, hal itu pun menjadi ranah dari Prabowo Subianto sebagai orang nomor satu di Partai Gerindra dalam memberikan komentar di publik.  

"Kecuali apabila ada proses politik, itu baru ada tanggapan dan itu pun adalah kewenangan Ketua Umum Partai Gerindra yaitu Pak Prabowo," ujarnya. 

Selain itu, ia menyatakan pihaknya pun juga tak pernah membahas masalah tersebut di internal partai. 

Baca Juga: Beda Sikap MUI, PBNU dan PP Muhammadiyah soal Tunda Pemilu yang Digulirkan Elite Parpol

"Enggak, kita enggak bahas (isu penundaan pemilu)," katanya.

Ia menyebut, Partai Gerindra lebih memilih fokus untuk mempersiapkan deklarasi Prabowo sebagai capres di Pilpres 2024 mendatang pada tahun ini.

"Itu kan memang sudah rencana lama ya untuk melakukan deklarasi, tapi kan kita belum tahu tanggal bulan dan waktunya. Kita akan rapatkan, nanti kalau sudah pasti, ya, kan teman-teman media diundang," kata dia.

Baca Juga: Pro Kontra Penundaan Pemilu 2024, Koalisi Pemerintah Pecah Kongsi?

Sebelumnya, usulan penundaan penyelenggaraan Pemilu 2024 beberapa waktu lalu datang dari tokoh partai politik yang berasal dari PKB, PAN dan Partai Golkar. 

Mereka menilai penyelenggaraan pesta demokrasi lima tahunan itu lebih baik diundur setahun atau dua tahun karena alasan krisis ekonomi akibat adanya pandemi Covid-19. 

Penulis : Fadel Prayoga Editor : Deni-Muliya

Sumber : Kompas TV


TERBARU