Wagub Ahmad Riza Minta 4 Fokus Pembangunan Masuk ke RKPD DKI 2023-2026, Ini Rinciannya
Politik | 25 Februari 2022, 18:26 WIBJAKARTA, KOMPAS.TV - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menekankan empat fokus pembangunan dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) DKI Jakarta 2023-2026.
Empat fokus pembangunan RKPD DKI 2023-2026, pertama mengenai ketahanan kota. Terutama di sektor kesehatan, infrastruktur dan pangan.
Kedua, transformasi ekonomi yang dilakukan pada sektor transportasi, ekonomi digital dan pelayanan publik.
Kemudian pemenuhan kebutuhan dasar seperti air bersih dan sanitasi, perumahan, serta pendidikan.
Baca Juga: Ganjar Pranowo Serap Sejumlah Aspirasi Warga untuk RKPD 2023
Terakhir mewujudkan kota yang berkelanjutan dengan perluasan pemanfaatan energi rendah karbon, serta perluasan ruang terbuka hijau dan ruang terbuka biru.
Selain empat fokus pembangunan RKPD 2023-2026, Ahmad Riza juga meminta penanganan permasalahan tahunan seperti kemacetan lalu lintas, banjir, pencemaran air dan udara, pemukiman liar, sampah, dan kriminalitas harus terus ditingkatkan.
Program yang telah berjalan dengan baik seperti kolaborasi, kesetaraan kesempatan yang sama bagi semua warga, ruang publik berkualitas, integrasi antarmoda dan urban culture tetap perlu dilanjutkan.
"Perencanaan pembangunan daerah tahun 2023 harus dilakukan dengan lebih cermat, lebih teliti dan lebih terukur," ujar Wagub dalam keterangan tertulisnya, Jumat (25/2/2022).
Baca Juga: Wagub DKI: Dalam 3 Bulan, Volume Sampah di Jakarta Melebihi Luas Monas
Ahmad Riza menambahkan asumsi makro dalam rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023–2026, yakni pertumbuhan ekonomi Jakarta Tahun 2023 diproyeksikan tumbuh di angka 5,8 persen.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) ditargetkan sebesar 8,21 persen, rasio gini sebesar 0,399 persen.
Kemudian Indeks Pembangunan Manusia sebesar 81,9 persen dan Penurunan Gas Rumah Kaca sebesar 19,3 persen.
Untuk mencapai 5,8 persen pertumbuhan ekonomi pada 2023-2026, diperlukan creative financing sebagai solusi dan alternatif pendanaan pembangunan di tengah keterbatasan kemampuan APBD.
Baca Juga: Unjuk Rasa di Balai Kota DKI Jakarta : Massa Tuntut Anies Cabut Pergub Tentang Penggusuran Paksa!
Menurutnya, gagasan dalam pendanaan perlu terus dicari dan dikembangkan demi terlaksananya program-program pembangunan DKI.
"Pastikan juga semua anggaran yang dibelanjakan tidak hanya sekadar mencapai output, namun harus mencapai outcome yang memberikan manfaat untuk kesejahteraan dan kebahagiaan warga Jakarta," ujarnya.
Partisipasi Masyarakat
Dalam menyusun RKPD DKI 2023, Pemprov DKI Jakarta turut melibatkan masyarakat melalui forum konsultasi publik.
Selain memenuhi amanat peraturan perundangan, konsultasi publik ini menjadi bagian tak terpisahkan dari proses perencanaan pembangunan dan sejalan dengan semangat kolaborasi yang terus digaungkan di Kota Jakarta.
Baca Juga: Pemerintah Targetkan Ekonomi di Tahun 2023 Tumbuh 5,3 sampai 5,9 Persen
Menurut Ahmad Riza melalui perencanaan pembangunan kolaboratif, partisipatif yang melibatkan masyarakat, diharapkan akan meningkatkan kualitas dan akurasi sasaran program guna menjawab kebutuhan warga Jakarta.
"Dengan demikian, program kerja yang dijalankan dapat berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berdaya saing dan berkeadilan," ujar Ahmad Riza.
Penulis : Johannes Mangihot Editor : Hariyanto-Kurniawan
Sumber : Kompas TV