Golkar soal Perpanjangan Masa Jabatan Presiden: Semua Bisa Diubah, Asal Melalui Mekanisme Konstitusi

Sementara saat ini, katanya, ekonomi Indonesia belum berjalan normal karena pengaruh pandemi Covid-19 dan defisit anggaran yang masih tinggi.

“Mulai 2023, defisit APBN tidak boleh lebih dari tiga persen. Artinya, defisit anggaran negara kembali ke aturan UU keuangan negara yaitu berada di bawah tiga persen,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto sempat mengungkapkan jika petani kelapa sawit di Siak, Pekanbaru, menginginkan perpanjangan masa jabatan presiden.

“Aspirasinya kami tangkap tentang keinginan adanya kebijakan berkelanjutan dan juga ada aspirasi kebijakan yang sama bisa terus berjalan," kata Airlangga, Kamis (24/2/2022).

 

 

Penulis : Ninuk Cucu Suwanti Editor : Hariyanto-Kurniawan

Sumber : Kompas TV