Industri Telekomunikasi Diminta Konsolidasi, Indonesia Butuh Kapasitas Bandwith 55 Tbps pada 2025
Peristiwa | 4 Februari 2022, 21:18 WIBJAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate meminta industri telekomunikasi berkonsolidasi untuk mempercepat transformasi digital di Indonesia.
Saat ini, kata dia, pemerintah masih terus berupaya melakukan akselerasi transformasi digital dengan melakukan upaya pemerataan pembangunan infrastruktur digital.
Baca Juga: Penting! Begini Tips Hindari Scam di Internet dengan Cek Keaslian Situs Web
Adapun upaya konsolidasi, menurut politikus NasDem tersebut, diperlukan demi menciptakan ekosistem industri telekomunikasi yang lebih baik.
Salah satu yang menjadi sorotan Johnny yakni terkait tata kelola Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) di Indonesia.
Menurut dia, tata kelola SKKL harus berjalan lebih baik dan lebih teratur untuk mendukung agenda transformasi digital nasional.
“Transformasi digital ini untuk kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia, juga untuk kepentingan perusahaan nasional kita," katanya dalam Rapat SKKL bersama operator seluler di Jakarta, Jumat (04/02/2022).
Baca Juga: BPIP Sebut Ada Propaganda Digital Bikin Lemah Indonesia, Apa itu?
"Inilah prasyarat utama dan sekarang waktunya konsolidasi, khususnya di industri telekomunikasi."
Johnny menambahkan, koordinasi dan konsolidasi seluruh penyelenggara layanan telekomunikasi fiber optik khususnya SKKL diperlukan agar bisa mempercepat transformasi digital yang sedang berlangsung.
“Mari kolaborasi dan berjuang bersama-sama. Sekarang waktunya konsolidasi, khususnya di industri telekomunikasi," ucap Johnny.
"Karena kita sedang masuk ke tahap baru yakni transformasi bahkan akselerasi transformasi digital."
Baca Juga: Acer Gelar Penghargaan Nasional untuk Sekolah yang Siap Transformasi Digital
Johnny menuturkan, salah satu hal yang menjadi tantangan dalam pengelolaan SKKL yaitu berkaitan dengan ketidakberimbangan antara bandwith domestik dan internasional per kapita.
Dibandingkan tahun 2019, kapasitas bandwidth per kapita nasional hanya berkisar 0,063 dengan ranking cukup rendah di ASEAN.
Menurut Johnny, hal itu terjadi karena luas wilayah Indonesia yang sangat luas. Belum lagi jumlah penduduknya yang juga besar.
“Pemerintah memproyeksikan pada tahun 2025 kebutuhan kapasitas bandwidth sebesar 55 Tbps," kata Johnny.
Baca Juga: Waspada! Penyebaran Radikalisme di Internet Meningkat Luar Biasa
"Tahun 2020 kapasitas kita baru 18,1 Tbps, berarti kita butuh besar sekali kapasitasnya, 3 kali lipat kapasitas yang ada di tahun 2020 dalam empat atau tiga tahun ke depan."
Untuk merealisasikan kebutuhan bandwith yang begitu besar, Johnny karena itu meminta agar tata kelola SKKL dapat berjalan dengan baik.
Menkominfo menegaskan, saat ini pemerintah berupaya memperjuangkan kepentingan negara dan masyarakat.
Namun demikian, Pemerintah juga tetap memperhatikan perkembangan industri.
“Pemerintah ingin memastikan kepentingan negara tidak mungkin dicapai tanpa kepentingan lainnya terpenuhi atau yang sering disebut dengan mutual benefit," ujarnya.
Baca Juga: Pelatih Ansan Greeners Siap Komunikasi dengan Shin Tae-yong soal Asnawi yang Jadi Penyerang
"Kita pangsa besar, bangsa besar, potensi besar yang harus kita terjemahkan dengan baik."
Johnny menambahkan, tahap baru akselerasi transformasi digital harus menjadi agenda besar di Indonesia.
Oleh karena itu, Menkominfo ingin memastikan transformasi digital dapat menjawab kepentingan nasional. Tata kelola SKKL domestik juga berjalan dengan baik.
“Untuk itulah hari ini saya ingin kita bersama-sama duduk bicara terkait dengan tata kelola SKKL," ujar Johnny.
"Saya mendapat data dan informasi kapasitas bandwidth internasional Indonesia saat ini cukup besar secara nasional, tetapi tidak cukup besar per kapita. Masih kecil sekali per kapita di tahun ini."
Baca Juga: Menkominfo Pastikan Ketersediaan Jaringan 5G saat Event MotoGP di Mandalika
Penulis : Tito Dirhantoro Editor : Fadhilah
Sumber : Kompas TV