Ketum PBNU Sambut Baik Kerja Sama dengan Kementerian LHK: Mudah-mudahan Ini Semua Manfaat
Peristiwa | 1 Februari 2022, 15:50 WIBJAKARTA, KOMPAS.TV - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf bersama dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, telah meneken nota kesepahaman terkait kerja sama pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan.
Menurut Ketua PBNU yang akrab disapa Gus Yahya itu, kerja sama tersebut dilakukan sebagai bagian dari kesiapan NU dalam menunjang kebermanfaaan, tanggung jawab dan kemaslahatan negara.
Terlebih, kata Gus Yahya hal tersebut merupakan uluran tangan langsung dari Presiden Joko Widodo untuk Nahdlatul Ulama (NU).
“Kami Pengurus Besar Nahdlatul Ulama masa khidmah 2022-2027 siap melaksanakan uluran tangan Presiden secara profesional dan bertanggung jawab," kata Gus Yahya dalam siaran pers, dikutip Selasa (1/2/2022).
"Mudah-mudahan ini semua akan menjadi yang manfaat dan barokah untuk kemandirian Nahdlatul Ulama, meningkatnya kinerja dan meningkatnya sumbangan Nahdlatul Ulama bagi kemaslahatan bangsa dan negara yang kita semua cinta ini,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Gus Yahya menjelaskan bahwa nantinya kerja sama ini akan ditujukan untuk menggalang kerja sama warga NU secara nasional untuk kemudian bisa dilaksanakan hingga ke tingkat cabang di seluruh Indonesia.
Baca Juga: Menteri LHK dan Ketua PBNU Teken Nota Kesepahaman Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan
“Sejauh ini berdasarkan Nota Kesepahaman yang telah kita buat bersama sejumlah pihak termasuk dari dua kementerian tadi, insyaallah potensial kita akan punya jabaran program-program yang bisa dilaksanakan sekurang-kurangnya di 200 Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) seluruh Indonesia,” jelas Gus Yahya.
Secara teknis, usai ditekennya Nota Kesepahaman menurut Gus Yahya pihaknya akan menindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh pimpinan satuan kerja di seluruh Indonesia sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan para pengurus cabang NU (PCNU) di seluruh Indonesia.
Diberitakan KOMPAS.TV sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta warga NU yang tersebar di seluruh pelosok negeri dan luar negeri dan berjumlah sangat besar untuk berkontribusi menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa dan keamanusiaan.
"Dengan jumlah warga NU yang sangat besar, sekitar separuh lebih dari warga muslim Indonesia serta dengan jaringan organisasi yang sangat lengkap yang tersebar di seluruh pelosok negeri dan luar negeri, NU merupakan potensi bangsa yang sangat besar," ujar Presiden dalam sambutannya di Balikpapan, Senin (31/1) kemarin.
Presiden pun berujar jika jaringan NU yang besar tersebut digerakkan untuk menggulirkan agenda-agenda strategis nasional, maka akan menjadi kekuatan besar yang sangat potensial.
Namun demikian, semua potensi itu perlu dijahit, perlu dirajut dalam rumah besar NU, sehingga NU bisa makin berperan dalam kemandirian dan kemajuan bangsa.
Meski demikian, Presiden Jokowi mengingatkan bahwa situasi dunia yang cepat berubah turut menuntut hadirnya cara-cara baru yang kreatif dan inovatif.
Oleh karena itu, diperlukan ruang yang lebih besar untuk warga NU tampil dan mengambil peran sentral dalam perkembangan Indonesia yang baru.
"Kenapa saya sampaikan pada Muktamar yang lalu, pemerintah siap memberikan konsesi yang besar tapi secara profesional sesegera mungkin. Saya sudah siapkan. Enggak mungkin saya memberikan ke NU yang kecil-kecil. Saya pastikan yang gede. Insyaallah yang gede," ucap Presiden.
Jokowi pun meyakini kemandirian dan kewirausahaan sosial di NU akan semakin kokoh dan dapat menjadi bagian penting dari kebijakan transformasi yang sedang dilakukan oleh pemerintah.
"Mulai dari transformasi hijau yang berkelanjutan dan inklusif, transformasi digital ekonomi, serta peningkatan kelas UMKM," pungkasnya.
Baca Juga: Gus Yahya Soal Nama IKN: Nusantara Itu NU, Pemerintah, dan Rakyat
Penulis : Nurul Fitriana Editor : Gading-Persada
Sumber : Kompas TV