> >

Pemilu 2024 Sangat Kompleks, Publik Harus Dilibatkan dalam Pemilihan Anggota KPU-Bawaslu

Politik | 10 Januari 2022, 09:45 WIB
Ilustrasi pemilu. (Sumber: Shutterstock/Kompas.com)


JAKARTA, KOMPAS.TV- Pemilu serentak pada 2024 sangat kompleks. Karena itu, dibutuhkan anggota anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang memiliki keterampilan tinggi terkait kepemiluan dan manajerial, serta memiliki integritas sebagai penyelenggara pemilu.

Hal itu dikatakan Wakil Direktur Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI) Hurriyah, ketika memberi paparan materi dalam seminar bertajuk “Menyoal Seleksi Penyelenggaraan Pemilu: Prospek dan Tantangan Fit and Proper Test di DPR” yang disiarkan secara langsung di kanal YouTube PUSaKO FHUA dan dipantau dari Jakarta, Minggu (9/1/2022) dikutip dari Antara.

Untuk mengantisipasi kompleksitas tersebut, Huriyah mengusulkan kepada lembaga negara agar proses pemilihannya melibatkan partisipasi masyarakat. 

“Keterlibatan publik dalam proses seleksi sebenarnya juga memberi manfaat di dalam mendorong penguatan kelembagaan pemilu. Di dalam konteks fit and proper test (uji kelayakan dan kepatutan, red.), keterlibatan publik akan membantu memberi masukan kepada anggota DPR,” kata Hurriyah.

Anggota KPU dan Bawaslu yang memiliki keterampilan tinggi terkait kepemiluan dan manajerial, serta memiliki integritas sebagai penyelenggara pemilu, menurut Hurriyah, penting mengingat akan ada peningkatan kompleksitas Pemilu dan Pilkada serentak pada 2024.

Baca Juga: PDIP Nilai Laporan Terhadap Ganjar Pranowo Bernuansa Politis Jelang Pemilu 2024

“Kompleksitas ini bukan hanya persoalan teknis persiapan kepemiluan, tetapi berkaitan dengan potensi persiapan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024 yang bisa bertabrakan. Orang-orang di lembaga penyelenggara pemilu perlu memiliki kemampuan kepemiluan dan kemampuan manajerial yang kuat,” tutur Dosen Departemen Ilmu Politik FISIP UI ini menegaskan.

Keterlibatan publik,  menurut Hurriyah, merupakan salah satu permasalahan politik Indonesia saat ini.

“Di mana proses-proses pengambilan keputusan yang penting, yang menyangkut kepentingan orang banyak, dibuka ruangnya untuk publik. Agar publik bisa melihat, memantau, dan mengawal proses tersebut,” katanya.

Sementara itu, Anggota Komisi II DPR RI Rifqinizami Karsayuda mendorong agar uji kelayakan dan kepatutan calon anggota KPU-Bawaslu periode 2022-2027 dilaksanakan pada Februari 2022.

Penulis : Iman-Firdaus

Sumber : Kompas TV


TERBARU