Sepanjang 2021 Mahkamah Konstitusi Terima 212 Perkara Pengujian Undang-Undang
Hukum | 29 Desember 2021, 16:08 WIBJAKARTA, KOMPAS.TV – Sepanjang tahun 2021 Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia menerima 212 perkara Pengujian Undang-undang (PUU).
Dari 212 perkara PUU tersebut 50 perkara di antaranya merupakan perkara periode tahun 2020, sedangkan sisanya sebanyak 71 perkara merupakan periode 2021.
Penjelasan itu disampaikan oleh Ketua MK Anwar Usman dalam peluncuran Ikon Hak Konstitusional Warga Negara bekerja sama dengan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) serta Fakultas Hukum Universitas Jember (FH UNEJ) pada Senin (27/12/2021).
Baca Juga: Pemerintah Hormati Putusan Mahkamah Konstitusi Soal UU Cipta Kerja
“Sementara itu, pada 2021 ini MK telah menerima 212 perkara yang terdiri atas 121 perkara PUU yang terdiri atas 50 perkara periode 2020 dan 71 perkara periode 2021,” kata Anwar, seperti tertulis dalam keterangan resmi MKRI.
Anwar menambahkan, MK juga telah memutus 99 perkara, di mana terdapat 3 perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) yang telah diputus semua, serta 151 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada), yang semua juga telah diputus.
“Jadi pada 2021 ini terdapat 275 perkara dengan 22 perkara PUU yang masih dalam pemeriksanaan,” jelas Anwar.
Anwar juga menjelaskan, sejak 13 Agustus 2003 hingga saat ini, MK telah menerima total 3.317 perkara.
Perkara-perkara itu terdiri dari 1.479 perkara PUU, 29 perkara SKLN, 676 perkara PHPU, dan 1.133 perkara PHP Kada.
Terkait kegiatan peluncuran Ikon Hak Konstitusional Warga Negara tersebut, Sekretaris Jenderal MK, Guntur Hamzah, kegiatan ini dilaksanakan atas kerja sama antara MK dan mitra intelektual.
Penulis : Kurniawan Eka Mulyana Editor : Iman-Firdaus
Sumber : Kompas TV