> >

Pengamat: Lembaga Keagamaan Tidak Boleh Genit dalam Urusan Politik

Berita utama | 23 November 2021, 09:23 WIB
Analis Politik Adi Prayitno dalam Sapa Indonesia Pagi, Selasa (23/11/2021). (Sumber: Tangkapan layar YouTube Kompas TV/Ninuk)

Dengan begitu, informasi yang disampaikan oleh organisasi islam atau pun keagamaan lain bisa masuk ke relung hati orang sebagai preferensi yang betul-betul Kaffah.

“Tujuannya supaya masyarakat itu cerdas dan tidak tergampang oleh berita berita hoaks,” ucap Adi.

Sebelumnya ramai diperbincangkan soal MUI DKI Jakarta yang disebut-sebut akan membuat Cyber Army untuk Gubernur Anies Baswedan.

Kabar itu mendapat sorotan dan kritik dari Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Luqman Hakim.

Menurutnya, pembentukan cyber army oleh MUI DKI untuk Anies Baswedan baginya hal yang berlebihan. Luqman pun menuding, cyber army akan menjadi tunggangan politik bagi Anies Baswedan di Pilpres 2024.

Baca Juga: MUI DKI Jawab Tudingan soal Cyber Army untuk Anies: Enggak Ngerti Dapur MUI, Jangan Asal Ngomong

“Pembentukan cyber army oleh MUI DKI menurut saya merupakan tindakan yang berlebihan, tidak proporsional,” ujar Luqman Hakim.

Terpisah, Ketua Majelis Ulama Indonesia DKI Jakarta KH Munahar Muchtar membantah bantah dana hibah yang diberikan Pemprov kepada MUI untuk mendukung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

“Jadi orang kalau tidak mengerti urusan MUI, enggak mengerti dapur MUI, jangan suka ngomong dulu. Tanya dulu, baru ngomong,” kata Munahar.

Penulis : Ninuk Cucu Suwanti Editor : Purwanto

Sumber : Kompas TV


TERBARU