Pengamat: Lembaga Keagamaan Tidak Boleh Genit dalam Urusan Politik
Berita utama | 23 November 2021, 09:23 WIBJAKARTA, KOMPAS.TV- Lembaga-lembaga keagamaan tidak boleh sedikit pun genit atau cawe-cawe dalam urusan politik. Termasuk mencontohkan pemimpin yang patut didukung maupun ditolak.
Sebab saat ini Indonesia berada dalam fenomena muslim tanpa Masjid. Jadi, orang itu belajar agama bukan dari masjid dan pesantren, tapi mereka belajar agama melalui media sosial.
Demikian Analis Politik Adi Prayitno dalam keterangannya di Sapa Indonesia Pagi, KompasTV Selasa (23/11/2021).
“Jangan! Sekalipun itu hanya kasuistik, karena orang gampang memvonis, efeknya apa? Setiap konten yang dikeluarkan oleh elit agama, organisasi agama tertentu itu nggak bakal dibaca sekarang,” ujar Adi Prayitno.
Adi Prayitno mengatakan, saat ini preferensi orang dalam menyikapi informasi adalah like or dislike.
“Ini MUI jenis cebong apa jenis kampret sudah begitu preferensi orang,” ucap Adi.
Baca Juga: MUI DKI Jakarta: Kami Tidak Mendukung Salah Satu Tokoh
“Karena sudah terindikasi terafiliasi misalnya ke Anies, sehebat apapun kontennya, sifatnya Tarikh, bisa Fiqih atau pun misalnya tentang kisah-kisah inspirasi, publik yang lain yang tidak suka Anies tidak akan baca itu.”
Atas dasar itu, Adi pun menegaskan kepada MUI Jakarta atau pun organisasi keagamaan lainnya untuk menjaga independensi, netralitas, dan tentu profesionalitas sebagai penjaga gawang akhlakul karimah di Jakarta.
“Ya memang harus menghilangkan kesan-kesan dan anasir-anasir dekat dengan salah satu penguasa pejabat tertentu. Sehingga semua kontennya itu diterima oleh semua kalangan, selama ini yang anti atau pun pro terhadap Anies,” ujarnya.
Penulis : Ninuk Cucu Suwanti Editor : Purwanto
Sumber : Kompas TV