Mahfud Apresiasi Komitmen Anies yang Ingin Buat Jakarta Kota Bebas Pungli

JAKARTA, KOMPAS.TV - Menkopolhukam Mahfud MD meminta agar komitmen Jakarta Kota Bebas pungutan liar (pungli) dapat terus terjaga. 

Mahfud juga mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang menggandeng lembaga lain untuk menjaga Jakarta sebagai kota bebas pungli. 

Menurutnya, Jakarta adalah jendela negara yang bisa mencerminkan kondisi Indonesia. Jika Jakarta bagus, akan ada kesan Indonesia juga bagus.

Baca Juga: Disaksikan Menkopolhukam Mahfud MD, Anies Teken Pencanangan Komitmen Jakarta Bebas Pungli

"Jika Jakarta jelek kesannya tentang Indonesia akan jelek," ujar Mahfud usai pencanangan dan penandatanganan komitmen Jakarta Kota Bebas dari Pungli Tahun 2021, Selasa (16/11/2021).

Lebih lanjut Mahfud berharap, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mampu memperkecil kemungkinan terjadinya pungli di Jakarta. 

Terutama pada sektor pelayanan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah. 

"Ini yang kita lakukan bersama Gubernur, pungli itu yang kita garap adalah sektor-sektor pelayanan publik yang dilakukan oleh aparat pemerintah," ujar Mahfud.

Baca Juga: Target Anies, Lokasi Banjir Kering 6 Jam Setelah Hujan Reda atau Sungai Surut

Sebelumnya Pemporv DKI Jakarta bersama forum komunikasi daerah melakukan pencanangan dan penandatanganan komitmen Jakarta Kota Bebas dari Pungli Tahun 2021.

Selain Mahfud, acara pencanangan dan penandatanganan komitmen Jakarta Kota Bebas dari Pungli Tahun 2021 ini juga dihadiri Inspektorat Pengawasan Umum Polri, Kapolda Metro Jaya, Pangdam Jaya, Ketua Ombudsman Perwakilan DKI Jakarta, dan instansi terkait lainnya. 

Sementara Anies menilai ada tiga faktor penyebab terjadinya pungli, sebagian besar yakni kebutuhan, keserakahan dan penyalahgunaan sistem. 

Baca Juga: Kata Mahfud Soal Dugaan Bisnis PCR Luhut dan Erick, Bela Keduanya?

Untuk faktor kebutuhan, menurut Anies, seluruh jajaran di DKI Jakarta diberikan tunjangan yang mencukupi untuk hidup layak di Ibu Kota.

Oleh karena itu, kebutuhan bukan lagi isu utama bagi jajaran Pemprov DKI untuk melakukan pungli. 

Untuk faktor keserakahan, Anies menilai hal ini yang tidak ada obatnya. Namun keserakahan bisa dihentikan dengan rasa takut.

Faktor terakhir, penyalahgunaan sistem. Menurut Anies, saat ini hampir semua pelayanan dan perizinan yang dilakukan di Jakarta menggunakan sistem digitalisasi. 

Baca Juga: 5 Satpol PP Pungli Rumah Makan Diberikan Sanksi, Kepala Satpol PP: Mereka Terkesan Cari Kesalahan

DKI Jakarta juga memiliki aplikasi Jakarta Kini (JAKI) untuk memfasilitasi masyarakat untuk mendapat layanan administrasi maupun perizinan. 

"Jadi, kita berharap bahwa tiga faktor terjadi pungutan-pungutan liar mudah-mudahan bisa kita kendalikan," ujar Anies. 

 

Penulis : Johannes Mangihot Editor : Edy-A.-Putra

Sumber : Kompas TV