Jokowi Wajib Dorong Penegak Hukum Investigasi Bisnis PCR yang Diduga Libatkan Menterinya
Berita utama | 5 November 2021, 18:19 WIBRay lebih lanjut menambahkan, dalam konteks dugaan bisnis PCR di tengah situasi pandemi yang diduga melibatkan sejumlah menteri, KPK seharusnya tidak perlu menunggu laporan yang masuk.
“Berbagai temuan investigasi oleh media sejatinya merupakan petunjuk awal untuk menelisik kaitan bisnis PCR dengan pejabat negara dan mafia pengadaan dalam penanganan Covid-19 umumnya,” ujar Ray.
Di samping itu, Ray juga meminta Presiden Jokowi memperhatikan berbagai kritik masyarakat terkait kebijakan PCR yang dibebankan kepada masyarakat.
Termasuk alasan di balik kebijakan harga PCR yang berubah-ubah.
Baca Juga: Jokowi Mania: PT GSI Sudah 7 Kali Ubah Akta untuk Samarkan Bisnis PCR
“Publik belum mendengar alasan mengapa harga PCR bisa turun dari kisaran 1 jutaan hingga sekarang berkisar di angka Rp275 ribuan,” katanya.
“Jika bisa ditekan, mengapa kebijakan ini tidak dilaksanakan sejak awal.”
Ray menilai sikap plin plan pemerintah dalam menentukan standar harga PCR pada akhirnya menimbulkan ketidakpercayaan publik.
“Oleh karenanya publik juga meyakini harga PCR yang sekarang masih dapat lebih ditekan ke arah yang lebih murah,” ujar Ray.
Penulis : Ninuk Cucu Suwanti Editor : Fadhilah
Sumber : Kompas TV