Jokowi Wajib Dorong Penegak Hukum Investigasi Bisnis PCR yang Diduga Libatkan Menterinya
Berita utama | 5 November 2021, 18:19 WIBJAKARTA, KOMPAS.TV - Presiden Joko Widodo wajib mendorong aparat penegak hukum untuk melakukuan investigasi atas bisnis PCR yang diduga melibatkan menteri-menterinya.
Ini penting sebagai bentuk komitmen Presiden Jokowi untuk menciptakan pemerintahan yang bersih.
Demikian Pengamat Politik Ray Rangkuti dalam Webinar Gerakan untuk Indonesia yang Adil dan Demokratis (GIAD), Jumat (5/11/2021).
“Mendorong aparat penegak hukum untuk melakukan investigasi atas isu kaitan bisnis PCR dengan kekuasaan,” kata Ray.
“Termasuk di dalamnya membongkar kemungkinan adanya mafia yang menyusup dalam usaha pengadaan PCR dan umumnya ke seluruh proses pengadaan penanganan Covid-19.”
Apalagi, kata Ray, investasi media atas jalinan pengadaan PCR ini telah diungkap sedemikian terang benderang.
Baca Juga: Blak-blakan! Immanuel Berani Pastikan Lingkaran Jokowi Ada yang Terlibat Bisnis PCR
Sehingga, menurutnya, klarifikasi tidak bisa ditempatkan semata-mata hanya menjadi urusan menteri yang diduga terlibat bisnis PCR.
“Jelas hal ini juga menjadi urusan presiden karena menyangkut jabatan yang diemban mereka sebagai pembantu presiden. Lebih dari itu, sebagai sinyal kuat bahwa presiden berkomitmen kuat untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan terbuka,” ucap Ray.
“Bersih bukan hanya menyangkut diri presiden tapi juga seluruh pembantu kepresidenan.”
Penulis : Ninuk Cucu Suwanti Editor : Fadhilah
Sumber : Kompas TV