Hasil Investigasi: Sejumlah Perusahaan Penyedia Layanan PCR Berafiliasi dengan Pejabat

Menurut dia, berdasarkan hasil diskusi dengan sejumlah narasumber, adanya perusahaan yang berafiliasi atau dimiliki oleh pejabat tersebut bisa disebut sebagai skandal, dan aturan yang diterbitkan oleh pemerintah terkait tes PCR sangat janggal.

“Karena berubah-ubah, dan hari ini akhirnya hanya syarat antigen yang dipakai untuk penerbangan Jawa-Bali. Artinya ada aturan yang keliru yang sekarang direvisi oleh pemerintah itu sendiri.”

Sementara narasumber lain dalam acara itu, Bakri HM, anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PAN, menduga penyebab naik turunnya harga tes PCR bisa jadi disebabkan oleh para pejabat-pejabat itu.

“Jadi, sportivitas terhadap orang-orang yang melakukan bisnis itu saya pikir tidak terlalu transparan. Sehingga pemerintah sudah sampai empat kali mengubah harga PCR, yang dulu di atas satu juta, saat ini ada yang Rp 300 ribu ada yang Rp275 ribu.”

Baca Juga: Tarif PCR Turun, Penumpang Pesawat Meningkat

Bakri juga menyebut, berubah-ubahnya harga PCR yang ditetapkan membuat masyarakat bingung. Meski menurutnya, masyarakat awam pun berpikir bahwa ini merupakan bentuk tidak transparannya pemerintah dalam pengelolaan PCR.

“Saya pikir ini perlu diusut, kalau toh memang iya,  ini yang mungkin menyebabkan harga tidak transparan.”

“Saya setuju jika ini ditindaklanjuti dan dilacak sampai akar-akarnya. Karena kita tahu bahwa transparan ini perlu di musim covid ini. Kita berharap bahwa pelaku bisnis maupun pemerintah ini membantu masyarakat yang berdampak terhadap jiwa manusia,” tambahnya.

Penulis : Kurniawan Eka Mulyana Editor : Iman-Firdaus

Sumber : Kompas TV