Demokrat ke PDIP: Zaman SBY Rakyat Bisa Hidup Enak, Tidak Seperti Sekarang

JAKARTA, KOMPAS TV - Partai Demokrat tak mengerti dengan jalan pikiran dari Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang terus menerus menyerang Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. 

Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra menyebut, rakyat merasakan kehidupannya lebih enak, ketimbang pemerintahan sekarang. Oleh sebab itu, dirinya mempertanyakan kesalahan SBY, sehingga selalu difitnah oleh PDIP. 

"Apa salah Demokrat dan Bapak SBY sampai Demokrat dan Bapak SBY difitnah terus? Soalnya, saat SBY dan Demokrat memimpin Indonesia, rakyat bisa hidup enak, tidak susah seperti sekarang," kata Herzaky saat dihubungi, Rabu (27/10/2021). 

Baca Juga: Demokrat: SBY Dulu Tidak Koar-koar Punya Prestasi Ini Itu

Ia menjelaskan, era SBY dahulu kemiskinan menurun drastis. Sepuluh tahun Pemerintahan SBY penduduk miskin berhasil dikurangi sebanyak 8,42 juta jiwa, atau 842 ribu per tahunnya.

"Sedangkan lima tahun pertama Pemerintahan Joko Widodo, sebelum pandemi melanda, hanya mampu mengurangi 2,94 juta penduduk miskin, atau 588 ribu per tahun. Jauh sekali kan, bedanya?" ujarnya. 

Selain itu, pengangguran berkurang sebanyak 3,01 juta orang atau, 301 ribu orang per tahun. Sementara, zaman Presiden Jokowi, yang hanya mampu mengurangi pengangguran 140 ribu selama lima tahun, atau 28 ribu saja per tahun. 

"Apalagi pasca pandemi covid-19 ini. Jumlah pengangguran dan kemiskinan melonjak drastis. Wajar saja kalau banyak rakyat kangen era Bapak SBY dan Demokrat," katanya. 

Terkait tudingan PDIP yang mengembor-gemborkan kalau dahulu Demokrat itu melakukan kecurangan Pemilu, ia menilai itu seperti memutarbalikkan fakta yang kini sebenarnya terjadi. 

Sebab, kini publik sudah mengetahui, yang mana era Presiden Jokowi ada seorang caleg dari PDIP bernama Harun Masiku melakukan penyuapan kepada komisioner KPU. 

Baca Juga: Sekjen PDIP Rogoh Kocek Beasiswa Untuk Kajian Kinerja Jokowi Versus SBY

"Apalagi, salah satu kadernya, Harun Masiku, masih buron sampai dengan saat ini. Kalau Pemilu 2009, tidak ada kasus seperti itu. Jangan memutar balikkan fakta. Rakyat juga tahu. Belum lagi kalau bahas-bahas bansos, jelas-jelas yang tertangkap basah korupsi bansos di kala pandemi, kan Juliari Batubara, kader PDIP. Bukan Demokrat," tuturnya.

Ia mengimbau kepada elite partai berlambang banteng moncong putih itu untuk menghentikan menyebar narasi yang tidak berdasarkan data dan fakta. 

"Saran kami, mari kita isi ruang publik, dengan narasi-narasi positif berdasarkan data dan fakta, untuk ikut mengedukasi dan memberikan teladan untuk masyarakat. Jangan malah ikut-ikut menyebarkan tuduhan tak berdasar, apalagi kabar bohong dan fitnah," kata dia. 

Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengapresiasi kepemimpinan Presiden Jokowi yang dalam mengatasi pandemi Covid-19. 

Ia menilai, Indonesia beruntung kini dipimpin oleh Presiden Jokowi karena merupakan sosok pemimpin yang cepat dan tepat mengambil keputusan saat negara sedang dilanda badai Covid-19.  

"Pak Jokowi yang turun ke bawah, melihat akar persoalan pokok dari Covid-19 dan kemudian mencari solusi menyeluruh dimulai dari refocusing anggaran, kebijakan yang menyeimbangkan antara pembatasan sosial dan pertumbuhan ekonomi serta terdepan dalam pengadaan vaksin," kata Hasto dalam keterangan tertulis, Jumat (22/10) pekan lalu. 

Baca Juga: PDIP Persilakan Kader Minggat jika Tak Sabar Tunggu Putusan Megawati Soal Capres

Menurut dia, mantan gubernur DKI Jakarta itu mempunyai kelebihan dibanding pemimpin yang lain. Bahkan, ia menyebut bila dibandingkan dengan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selama 10 tahun lalu amat bertolak belakang dengan kondisi sekarang. 

"Beliau adalah sosok yang turun ke bawah, yang terus memberikan direction, mengadakan ratas (rapat kabinet terbatas) dan kemudian diambil keputusan di rapat kabinet terbatas. Berbeda dengan pemerintahan 10 tahun sebelumnya, terlalu banyak rapat tidak mengambil keputusan," ujarnya. 

Penulis : Fadel Prayoga Editor : Gading-Persada

Sumber : Kompas TV