Wakil Ketua MPR Minta BPK Audit Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

"Pemerintah harusnya melakukan audit terlebih dahulu dengan melibatkan lembaga BPK karena apabila akan menggunakan APBN, perlu dilakukan audit agar semuanya transparan, mulai dari proses awal, perencanaan  penganggaran dan proses penentuan harga dan effisiensi anggaran, dan sebagainya," ujarnya.

Ia menilai, APBN seharusnya difokuskan pada program-program kritikal dan esensial. 

“APBN harusnya difokuskan pada program-program yang dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya di masa Pandemi Covid-19. APBN harusnya difokuskan pada penanganan Pandemi Covid-19, pemulihan ekonomi nasional, pembukaan lapangan kerja baru, dan program esensial lainnya," katanya.

Ia menyatakan, pihaknya sejak awal sudah mewanti-wanti agar ditinjau ulang sebelum akhirnya memutuskan untuk bekerjasama dengan China saat pengerjaan Kereta Cepat Jakarta-Bandung. 

“Kami dari Partai Demokrat sejak awal mengingatkan bahwa proyek kerjasama dengan China ini tidak terencana dengan baik. Kereta cepat ini juga belum menjawab masalah di masyarakat kecil. Namun, Pemerintah berdalih tidak akan menggunakan APBN, tapi nyatanya menggunakan APBN juga," kata dia.

Baca Juga: Penunjukan PT KAI Pimpin Konsorsium Kereta Cepat Jakarta-Bandung Dipertanyakan

Mantan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah ini mengingatkan agar Pemerintah melihat prioritas kebijakan. 

“APBN kita akan semakin sulit dengan adanya proyek kereta cepat ditambah lagi proyek ibukota baru yang menyedot APBN. Pemerintah harus melihat prioritas yang dibutuhkan masyarakat yakni pemulihan ekonomi nasional, bukan proyek besar yang tidak dinikmati masyarakat kecil dan menyedot APBN," kata dia.

Penulis : Fadel Prayoga Editor : Desy-Afrianti

Sumber : Kompas TV