Ternyata Kapolri Sudah Konsultasi ke Kemenpan RB dan BKN soal Rencana Perekrutan 56 Pegawai KPK

JAKARTA, KOMPAS.TV - Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo ternyata sudah berkonsultasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) serta Badan Kepegawaian Negara (BKN) terkait rencana merekrut 56 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).

Konsultasi Kapolri Listyo Sigit kepada Kemenpan RB dan BKN ini diungkapkan Menpan RB Tjahjo Kumolo.

Menurut Tjahjo, dari konsultasi awal, rencana Kapolri tersebut masih perlu diadakan pembahasan lanjutan. Mulai dari payung hukum hingga operasional 56 pegawai KPK nonaktif.

Baca Juga: Ikut TWK Susulan, Satu Penyidik Bansos Covid-19 Kembali Masuk Daftar Pegawai KPK yang Diberhentikan

Adapun konsultasi awal perekrutan 56 pegawai KPK nonaktif ke Polri ini dilakukan Kapolri, Kepala BKN dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

"Kepala BKN menjawab masih diperlukan pembahasan detail dari tim teknis yang lebih operasional dan berbagai payung regulasi agar tidak melanggar aturan. Kan ada undang-undang, peraturan, dan lain-lain yang harus jadi pertimbangan," ujar Tjahjo, Rabu (29/9/2021), dikutip dari Kompas.com.

Sebelumnya, anggota Komisi III DPR RI Johan Budi meminta Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo untuk berkonsultasi dengan Kemenpan RB dan BKN terkait rencana perekrutan 56 pegawai KPK nonaktif yang tidak lolos TWK.

Menurut Johan Budi, koordinasi ini agar tidak ada lagi polemik terkait perekrutan 56 pegawai KPK. Sebab, para pegawai tersebut dinilai tidak lolos dalam proses pengalihan status menjadi ASN.

Baca Juga: Komisi III DPR Minta Kapolri Koordinasi ke BKN dan Kemenpan RB Soal Perekrutan 56 Pegawai KPK

Mantan juru bicara KPK ini juga mengingatkan, penarikan 56 pegawai KPK nonaktif ini harus memiliki mekanisme yang jelas. 

Penulis : Johannes Mangihot Editor : Vyara-Lestari

Sumber : Kompas TV