PKS Sayangkan Rencana Pemerintah untuk Angkat TNI-Polri Jadi Pj Kepala Daerah

JAKARTA, KOMPAS TV  - Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyayangkan rencana pemerintah yang akan  memasukkan perwira tinggi TNI-Polri sebagai penjabat (Pj) kepala daerah menjelang Pilkada Serentak 2024. 

Menurut dia, usulan ini sebaiknya dipertimbangkan secara matang terlebih dahulu. 

Baca Juga: Pengamat soal TNI-Polri Jadi PJ Kepala Daerah: Kemendagri Sumbang Kemerosotan Nilai Demokrasi

"Pengalaman dwifungsi masa lalu perlu jadi pelajaran. Ada perbedaan DNA pengabdian antara sipil dengan rekan-rekan TNI-Polri," kata Mardani kepada wartawan, Selasa (28/9/2021). 

Ia menyebut Pj kepala daerah untuk waktu yang lama akan membuat kualitas dan pelayanan publik menurun. 

"Pj kepala daerah untuk waktu yang lama amat berbahaya bagi stabilitas dan kualitas pelayanan publik. Lebih baik diambil dari kementerian lain jika kurang yang masih ada di bawah rumpun Menkopolhukam," ujarnya. 

Ia menambahkan, alasan transisi, yang merupakan persoalan teknis pemilihan, mestinya tidak melanggar prinsip supremasi sipil itu. 

"Menjadi bagian amanat reformasi adalah perbaikan manajemen TNI-Polri dengan di antaranya tidak lagi melibatkan mereka ke dalam politik praktis, termasuk di antaranya terlibat di eksekutif," katanya. 

Baca Juga: DPR Minta Pemerintah Kaji Penempatan Pati TNI/Polri sebagai Pjs Kepala Daerah

Ia menilai reformasi di dalam dunia penegak hukum menjadikan Indonesia berkembang dan melangkah maju dan melupakan semangat ini.

"Pak Jokowi pun sebagai presiden yang memenangi pemilihan pada 2014 dengan dukungan kelompok masyarakat sipil, harus tetap menjaga amanat reformasi," kata dia. 

Penulis : Fadel Prayoga Editor : Iman-Firdaus

Sumber : Kompas TV