10 Mahasiswa UNS Ditangkap, Kontras: Pemerintahan Jokowi Masih Alergi dengan Kritik

JAKARTA, KOMPAS.TV - Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menentang keras sejumlah langkah yang diambil pemerintah dalam membatasi kebebasan berpendapat dan berekspresi di Indonesia. 

Seperti diwartakan sebelumnya, sepuluh mahasiswa Universitas Sebelas Maret (UNS) yang membentangkan poster berisikan kritik kepada pemerintah saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkunjung ke kampus perguruan tinggi tersebut pada Senin (13/9/2021), sempat ditangkap kepolisian.

Koordinator Kontras Fatia Maulidiyanti menilai upaya membatasi kebebasan berpendapat dan berekspresi yang dilakukan pemerintah Jokowi justru menunjukkan negara tidak lagi setia kepada demokrasi, melainkan menunjukkan gejala otoritarianisme.

Bahkan, ia memandang, upaya membatasi kebebasan berpendapat dan berekspresi sangat kontradiktif dengan pernyataan Presiden Jokowi yang mempersilakan kritik, tapi tidak menjamin ruang dan bentuk ekspresi kritik warga negara.

Baca Juga: Tidak Cuma Satu Poster Kritik, Ini 7 Poster BEM UNS untuk Sambut Presiden Jokowi

"Ini menunjukkan Pemerintahan Joko Widodo masih alergi dengan kritikan-kritikan yang disampaikan oleh warganya," ujar Fatia dalam keterangan tertulis, Selasa (14/9/2021).

Fatia menambahkan, kebebasan berekspresi di berbagai ruang yang tersedia, baik luring maupun daring, menimbulkan reaksi cepat dari aparat negara.

Sejak Januari 2021, menurut Fatia, terdapat 26 kasus yang merupakan bagian dari pembatasan kebebasan berekspresi tanpa parameter yang terukur.

Mulai dari penghapusan mural, perburuan pelaku dokumentasi, persekusi pembuat konten, penangkapan terkait Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) hingga kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Baca Juga: Kecam Penangkapan Mahasiswa saat Kunjungan Jokowi, BEM UNS: Apa yang Diperbuat Bukan Kriminalitas

Penulis : Johannes Mangihot Editor : Edy-A.-Putra

Sumber : Kompas TV