MAKI: Putusan MA Itu Menyerahkan Urusan TWK KPK kepada Presiden

JAKARTA, KOMPAS.TV - Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan putusan Mahkamah Agung (MA) soal gugatan mengenai tes wawasan kebangsaan (TWK) dalam alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Tapi, MAKI menilai bahwa dalam putusan soal alih status pegawai KPK, MA menyerahkan urusannya kepada Presiden Jokowi.

“Di dalam putusan Mahkamah Agung itu kan menyerahkan urusannya kepada Presiden dan sebenarnya tetap berpedoman seperti Mahkamah Konstitusi tidak merugikan pegawai KPK,” kata Boyamin Saiman menjawab Kompas.TV, Jumat (10/9/2021).

“Solusinya ya kembali ke sama dengan yang lain dilakukan tes wawasan kebangsaan lagi.”

Boyamin bercerita, zaman orde baru dirinya pernah menjadi DPRD Solo Tahun 1996. Kemudian dilakukan penelitian khusus (litsus) dan Boyamin mengaku dinyatakan tidak lulus litsus.

Baca Juga: Wakil Ketua KPK: Putusan MK dan MA Tepis Tuduhan TWK Maladministrasi dan Langgar HAM

“Materinya sama persis dengan yang TWK ini untuk itu, waktu itu, aku diberi kesempatan untuk tes ulang, untuk menjelaskan apa jawaban-jawabanku mengenai misalnya Pancasila dan UUD 45 bisa diubah misalnya, atau tidak melawan pemerintahan yang sah,” terangnya

Ketika itu, tutur Boyamin, ia menjelaskan bahwa yang tidak bisa diubah secara teori itu ya kitab suci, karena itu memang sudah bicara keyakinan.

“Tapi kalau suatu dasar negara yang bisa jadi ubah, nah tapi semangat untuk mempertahankan Pancasila dan UUD 45 sebagai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai cita-cita kemerdekaan ya, itu harus diutamakan dan nomor satu aku menjelaskan itu.”

Alhasil, Boyamin menyampaikan saat itu dirinya dinyatakan lulus.

Penulis : Ninuk Cucu Suwanti Editor : Fadhilah

Sumber : Kompas TV