Pengamat Sindir Anggota Dewan Endorse Calon Panglima TNI: Tidak Boleh Lagi Ada Gerakan Senyap

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pengamat Militer dan Pertahanan Connie Rahakundini Bakrie menilai dukungan-dukungan politikus terhadap calon panglima TNI menjadikan instansi militer tersebut tidak sehat.

Politisasi pemilihan Panglima TNI berpotensi menciderai lembaga militer itu sendiri, padahal kata Connie, TNI harus netral dan benar-benar untuk negara.

Menurut Connie, ada yang salah pada penerapan Undang-Undang Tahun 2004 tentang TNI, khusunya pada pasal 13 tentang yang menyakut soal pemilihan Panglima TNI.

"Kita lihat, kanapa ada anggota dewan yang endorse (calon panglima)," kata Connie dalam program Sapa Indonesia Pagi Kompas TV, Senin (6/9/2021).

Endorse yang dimaksud Connie adalah pernyataan politikus PDI Perjuangan Effendi Muara Sakti Simbolon sebelumnya, yang mengatakan bahwa Andika Perkasa akan mengisi jabatan sebagai panglima TNI baru.

Anggota Komisi I itu juga menyebut Panglima Komando Strategis Angkatan Darat Mayor Jenderal Dudung Abdurachman akan menjadi KSAD menggantikan Andika.

Baca Juga: KSAD Andika Perkasa Turun Tangan, 6 Prajurit TNI AD Ditahan Diduga Aniaya Prada Candra hingga Tewas

Padahal, lanjut Connie, pemilihan Panglima TNI adalah hak perograsif presiden, "yang tidak perlu terus diombang-ambingkan," ucapnya.

"Panglima TNI diangkat berdasarkan kepentingan organisasi TNI, kalau sudah berdasarkan itu, tidak ada lagi yang boleh geraka-gerakan senyap atau tidak senyap yang membuat sistem yang sudah hebat yang sudah canggih menjadi tidak hebat," kata Connie.

Menurut Connie, semua kemeterian dan lembaga negara sudah sangat dipolitisasi, "TNI tidak boleh, karena pekerjaan rumahnya masih banyak sekali. Terutama dampak geopolitik kawasan," kata dia.

Penulis : Hedi Basri Editor : Desy-Afrianti

Sumber : Kompas TV