PPP: Anggota MPR Menolak Amandemen UUD 1945, Bila Bahas Masa Jabatan Presiden
Politik | 17 Agustus 2021, 13:24 WIB
JAKARTA, KOMPAS TV - Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani menjelaskan, proses amandemen UUD 1945 itu tidak sama dengan proses pembuatan Undang-undang.
Dalam Pasal 37 UUD NRI Tahun 1945 ihwal segala macam pasal yang akan diamandemen itu harus diajukan lebih dahulu oleh minimal 1/3 anggota MPR dan kemudian disetujui.
"Tidak bisa ada agenda baru atau usulan baru dalam sidang-sidang MPR. Beda dengan pembahsan Undang-undang di mana dalam rapat-rapat DPR dengan pemerintah bisa muncul hal baru dan malah mendrop yang tadinya ada di RUU," kata Arsul kepada KOMPAS TV, Selasa (17/8/2021).
Menurut dia, bila nanti ada yang mengusulkan untuk meluaskan amandemen, seperti membahas masa jabatan presiden, dipastikan akan ditolak oleh seluruh anggota MPR.
"Jadi meski bisa jadi dilempar sebagai wacana di tengah publik, namun sulit untuk menjadi agenda amandemen pada akhirnya," ujarnya.
Baca Juga: Wacana Amandemen UUD 1945, Pengamat: Baunya Amis, Hanya Kepentingan Agenda Elite
Wakil Ketua MPR itu menyebut, isu yang dilontarkan oleh Ketua MPR RI Bambang Soesatyo itu merupakan langkah awal dari membangun diskursus di ruang publik secara resmi.
"Ini menjadi bagian dari pelaksanaan rekomendasi MPR-RI periode lalu yang meminta agar MPR RI periode sekarang mengkaji soal amandemen yang terbatas dalam hal ini terkait dengan keperluan menghadirkan PPHN (Pokok-Pokok Haluan Negara).
Ia menyatakan, pihaknya termasuk fraksi yang sepakat dengan amandemen UUD RI Tahun 1945 untuk menghadirkan PPHN agar siapapun yang menjadi Presiden memiliki landasan filosofis dan idiologis yang lebih komprehensif, tidak sekadar menafsirkan Pancasila dan UUD RI Tahun 1945.
Penulis : Fadel Prayoga Editor : Iman-Firdaus
Sumber : Kompas TV