Survei Charta Politika: Angka Ketidakpuasan Masyarakat pada Presiden Jokowi Naik Tajam

JAKARTA, KOMPAS.TV - Jumlah masyarakat yang mengaku tidak puas terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) naik tajam menurut hasil survei Charta Politika.

Masalah penanganan pandemi Covid-19 dan penegakan hukum menjadi sorotan masyarakat.

Survei Charta Politika menunjukkan angka kepuasan masyarakat pada pemerintah ada di angka 62,4%.

Sementara, 34,1% tidak puas dan 3,5% responden mengatakan tidak tahu.

Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya mengatakan tingkat ketidakpuasan masyarakat naik tajam, bila melihat data kepuasan dari waktu ke waktu.

“Angka ketidakpuasan itu naiknya cukup tajam dari sekitar 21% menjadi 34%. Jadi, banyak responden yang tadinya mengatakan tidak tahu sekarang berani lebih tegas mengatakan mereka tidak puas,” jelas Yunarto dalam Program Kompas Petang, Jumat (13/8/2021).

Baca Juga: Megawati ke Jokowi: Ayo Blusukan Pak, Saya Dulu Blusukan, Bukan Sombong

Yunarto juga menyebut, angka kepuasan masyarakat saat ini menjadi salah satu yang terendah selama kepemimpinan Presiden Jokowi.

“Kalau kita membandingkan data awal periode kedua sebelum Covid-19 sampai kemudian pada 12-22 Juli kemarin, memang ada tren penurunan walau tidak terlalu tinggi. Ini adalah angka kedua terendah setelah April 2020. Saat itu PSBB awal, ada kekagetan masyarakat,” katanya.

Menurut Yunarto, peningkatan ketidakpuasan masyarakat ini terkati masalah penanganan pandemi dan penegakan hukum.

“Kita melihat pertama, penilaian terhadap penegakan hukum selalu lebih rendah dibandingkan kepuasan publik secara umum. Ada pekerjaan rumah di situ. Terkait pemberantasan korupsi pun angkanya jauh di bawah angka kepuasan publik secara umum,” ujar Yunarto.

Survei Charta Politika mencatat, 47,3 % responden mengaku tidak puas terhadap penegakan hukum dan 53% tidak puas pada pemberantasan korupsi.

Sementara, angka ketidakpuasan terhadap penanganan pandemi adalah 45,6%.

Angka itu cuma punya selisih tipis dari kepuasan publik, yaitu 51,4%.

Survei ini melibatkan 1.200 responden selama periode 12-22 Juli 2021 dengan margin of error 2,83%.

Menanggapi hal itu, Wakil Menteri Desa PDTT Budi Arie Setiadi mengatakan, pemerintah sudah berupaya melakukan penanganan pandemi dengan pendekatan menyeluruh.

Baca Juga: Jaksa Pinangki Baru Dipecat, Anggota Komisi III DPR RI Nilai Keputusan Kejaksaan Agung Terlambat

“Kalau pilihan kebijakan pemerintah ini kan gak ada yang enak semuanya. Kalau obat kan cuma ada dua, pahit dan sangat pahit,” katanya.

Ia mengakui, masyarakat memang berat menghadapi kebijakan pemerintah soal pandemi.

Namun, menurutnya kebijakan itu sudah komprehensif dan dinamis mengikuti situasi terkini.

Terkait penegakan hukum, Budi Arie pun mengklaim pemerintah tetap mendukung penegakan hukum baik lewat KPK, kepolisian maupun aparat lainnya.

“Pemerintah tidak pernah campur tangan dan mendorong aparat penegak hukum mengeksekusi orang yang terbukti melanggar hukum. Terbukti, dua menteri bermasalah dieksekusi juga,” kata Budi Arie.

“Jadi, kinerja aparat hukum dalam hal ini KPK dan aparat lainnya sudah dalam trek yang tepat. Misalnya, soal Jiwasraya. Kan, sudah diselesaikan semua. Pemerintah tidak pernah menutupi kasus-kasus yang ada,” imbuhnya.

Akan tetapi, Yunarto mengatakan pengadilan dua menteri yang terjerat korupsi itu perlu dipandang dari sisi lain.

“Ada menteri akhirnya kan dijebloskan. Betul, proses hukum tetap berjalan. Tapi, jangan sampai Jokowi memelihara orang-orang seperti ini atau membiarkan potensi ini terjadi lagi,” ujar Yunarto.

Baca Juga: Survei LSI: Publik Menilai Korupsi Meningkat 2 Tahun Terakhir,  Terutama Sektor SDA

Penulis : Ahmad Zuhad Editor : Gading-Persada

Sumber : Kompas TV