Ahli Epidemiologi Sarankan Lebih Baik Perbaiki Data Kematian daripada Dihilangkan
Update corona | 11 Agustus 2021, 18:28 WIBJAKARTA, KOMPAS.TV – Ahli epidemiologi dan peneliti pandemi dari Griffith University Australia Dicky Budiman menyarankan agar pemerintah memperbaiki data kematian dan bukan menghilangkannya.
Hal ini menyikapi keputusan pemerintah yang menghapus data kematian dalam indikator penanganan Covid-19.
Dicky menjelaskan, data kematian menjadi ukuran vital kesehatan suatu populasi, dan dari data kematian jugalah informasi pola penyakit dapat diukur dari waktu ke waktu.
Baca Juga: Angka Kematian Dihapus Pemerintah Dalam Indikator Level PPKM
Dicky mengingatkan, data kematian penting dipaparkan sebagai evaluasi dari strategi atau kebijakan yang diambil. Terlebih dalam penanganan pandemi Covid-19.
Semisal data kematian untuk melihat intervensi yang dilakukan di hulu. Kemudian data kematian sebagai ukuran derajat keparahan dari suatu wabah yang melanda.
Menurutnya, jika statistik angka kematian tidak akurat dan tepat waktu bukan berarti data tersebut dihapus dalam indikator penanganan Covid-19.
Sebab, indikator kematian begitu penting dan tidak bisa diabaikan.
Baca Juga: Pemerintah Hapus Angka Kematian dari Indikator Penanganan Covid-19, Ini Alasannya
“Respons pandemi ditujukan antara lain untuk mengurangi kematian. Karena itulah memahami berapa banyak kematian yang terjadi sangat penting, sebagai tolok ukur yang dapat digunakan untuk menilai keberhasilan intervensi yang dilakukan. Kapasitas pelaporan kematian yang terbatas harus diperbaiki,” ujar Dicky melalui akun Twitter pribadinya, Rabu (11/8/2021).
Sebelumnya, pemerintah menghapus data kematian dalam indikator penanganan Covid-19.
Koordinator PPKM Jawa Bali Luhut Binsar Panjaitan menjelaskan, alasan data kematian dihapus lantaran adanya masalah dalam input data yang disebabkan akumulasi dari kasus kematian pada beberapa minggu.
Baca Juga: Update Corona Indonesia 11 Juli 2021: Pasien Meninggal Dunia 1.007 Orang
Problem pendataan ini membuat level PPKM di 26 kota dan kabupaten turun dari level 4 menjadi level 3.
“Evaluasi tersebut kami lakukan dengan mengeluarkan indikator kematian dalam penilaian karena kami temukan adanya input data yang merupakan akumulasi angka kematian selama beberapa minggu ke belakang. Sehingga menimbulkan distorsi dalam penilaian," ujar Luhut saat mengumumkan perpanjangan PPKM melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (9/8/2021).
Penulis : Johannes Mangihot Editor : Fadhilah
Sumber : Kompas TV