Novel Baswedan Melihat Ada Hal Luar Biasa Dibalik Penolakan Pimpinan KPK terhadap Temuan Ombudsman

"Kita berharap bahwa pemberantasan korupsi bisa dilakukan dengan sungguh-sungguh oleh KPK yang diberikan mandat oleh negara untuk berbuat yang baik, yang benar."

"Semoga ke depan kita bisa mengetahui dengan lebih jelas siapa di balik orang-orang yang punya kepentingan ini semua," terang Novel.

Selain itu, Novel juga menganggap pimpinan KPK tak punya niat untuk memperjuangkan pegawai karena mengajukan surat keberatan alih-alih menjalankan rekomendasi Ombudsman.

"Apakah kita bisa memahami pimpinan KPK berkata jujur ketika mengatakan mau memperjuangkan kepentingan pegawai KPK? Saya melihatnya semakin jauh dan suatu perkataan yang tidak ada faktanya sama sekali," ucap Novel.

Baca Juga: KPK Abaikan Ombudsman, Novel Baswedan: Saya Prihatin

Sebelumnya, dalam pernyataan resminya, Ombudsman RI meminta pimpinan dan Sekjen KPK melakukan empat tindakan korektif.

Pertama, memberikan penjelasan kepada pegawai KPK soal konsekuensi pelaksanaan TWK dan hasilnya dalam bentuk dokumen yang sah.

Kedua, terhadap 75 pegawai yang dinyatakan TMS diberikan kesempatan untuk memperbaiki melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan.

Ketiga, hasil TWK menjadi bahan masukan untuk langkah-langkah perbaikan dan tidak serta merta menjadi dasar pemberhentian 75 orang pegawai.

Keempat, dengan adanya maladministrasi dalam proses penyusunan Peraturan KPK No 01 tahun 2021, proses pelaksanaan TWK dan penetapan hasil TWK maka terhadap 75 pegawai agar dialihkan statusnya menjadi ASN sebelum 30 Oktober 2021.

Ombudsman juga memberikan empat saran perbaikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) bila langkah-langkah korektif untuk KPK dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) tidak diindahkan.

Namun, temuan Ombudsman RI itu diabaikan pimpinan KPK.

Bahkan dibalas penolakan oleh Firli Bahuri dan teman-temannya. 

Penulis : Hedi Basri Editor : Gading-Persada

Sumber : Kompas TV