PPKM Darurat Diperpanjang, Jokowi Diminta Pimpin Langsung Pelaksanaannya, Jangan Diserahkan ke Luhut

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pemerintah resmi memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali hingga lima hari ke depan atau sampai tanggal 25 Juli 2021.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Luqman Hakim, mengatakan sebaiknya Presiden Joko Widodo atau Jokowi memimpin langsung pelaksanaannya.

Baca Juga: Presiden Jokowi: Alhamdulillah, PPKM Darurat Turunkan Tingkat Keterisian Tempat Tidur Rumah Sakit

"Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, pertama, Presiden langsung memimpin pelaksanaan PPKM darurat Jawa dan Bali, tidak lagi diserahkan kepada Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menkomarves)," kata Luqman Hakim di Jakarta, Selasa (20/7/2021).

Apabila Presiden secara teknis merasa perlu menunjuk pimpinan pelaksana PPKM darurat perpanjangan, Presiden dapat membentuk team leader.

Tim tersebut terdiri atas Menteri Kesehatan, Menteri Agama, Menkopolhukam, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Sosial, Menteri Sekretaris Negara, Kapolri, dan Panglima TNI.

Baca Juga: Presiden Jokowi Minta Persediaan Vaksin Segera Dihabiskan, 6 Provinsi Jadi Prioritas

Menurut dia, komposisi team leader ini untuk menjamin pelaksanaan PPKM darurat perpanjangan akan menggabungkan seluruh pendekatan, yakni pendekatan kesehatan, teritorial, agama, sosial, hukum, dan keamanan.

Persyaratan kedua, lanjut Luqman, anggaran jaring pengaman sosial perlu ditambah, setidaknya mencakup bansos, bansos tunai, insentif tenaga kesehatan daerah, subsidi upah pekerja formal/informal, insentif industri, dan subsidi UKM/UMKM.

"Skema realisasi kebijakan bantuan sosial itu harus disosialisasikan sejelas-jelasnya kepada masyarakat pada saat perpanjangan PPKM darurat diumumkan," ujarnya.

Penulis : Tito Dirhantoro Editor : Gading-Persada

Sumber : Antara