> >

Terus Buru Teroris KKB di Papua, Masa Operasi Satgas Nemangkawi Bakal Diperpanjang Enam Bulan

Peristiwa | 28 Mei 2021, 14:54 WIB
Personel Satgas Nemangkawi tengah melakukan pengamanan di Lapangan Terbang Beoga, Puncak, Papua, Kamis (15/4/2021) (Sumber: Dok Humas Satgas Nemangkawi)

PAPUA, KOMPAS.TV- Menurut rencana, masa operasi Satuan Tugas (Satgas) Nemangkawi di Papua akan diperpanjang selama enam bulan. Perpanjangan ini mulai berlaku pada 1 Juni 2021.

Adapun personel TNI-Polri yang tergabung dalam satgas tersebut masih terus memburu kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Bumi Cenderawasih tersebut.

“Rencananya diperpanjang enam bulan," ujar Asisten Operasional Kapolri Irjen (Pol) Imam Sugianto, dalam keterangannya, Jumat (28/5/2021).

Baca Juga: Ini Peran Anggota KKB Papua Anak Buah Terinus Enumbi yang Ditangkap Satgas Nemangkawi di Puncak Jaya

Imam menjelaskan, saat ini Polri tengah merumuskan pola operasi yang bakal diberlakukan pada perpanjangan masa tugas Satgas Nemangkawi tersebut.

Hal itu menyusul keputusan pemerintah yang memasukan KKB sebagai teroris. Namun, jenderal bintang dua itu tak menjelaskan secara detail soal pola operasi tersebut.

“Yang pasti masih dirumuskan pola operasinya," imbuh dia.

Dari catatan Kompas dan data Polda Papua, sepanjang Januari hingga Mei 2021, KKB telah melakukan 19 penyerangan di Intan Jaya, Yahukimo, Pegunungan Bintang, dan Puncak.

Akibat serangan kelompok tersebut, delapan aparat keamanan dan enam warga sipil meninggal. Selain itu, 10 aparat keamanan dan dua warga terluka. Di lain sisi, pemerintah dinilai perlu melakukan evaluasi terhadap penanganan konflik di Papua.

Baca Juga: Terus Buru KKB di Papua, Satgas Nemangkawi: Soal Medan dan Geografis, Mereka Lebih Menguasai

Terpisah, melansir Kompas.id, peneliti Senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Adriana Elisabeth, mengatakan, pelabelan teroris terhadap KKB telah menyebabkan eskalasi kekerasan di Papua meningkat. Sementara operasi kemanan terus digencarkan sehingga sulit mengatasi persoalan Papua.

Ia menilai, konflik di Papua dapat diatasi apabila pemerintah pusat mau mengevaluasi kebijakan penetapan KKB sebagai teroris dan dampaknya secara menyeluruh.

"Sebagai jalan keluarnya perlu ada evaluasi kebijakan dan pendekatan. Apabila pendekatan yang dilakukan tidak efektif, maka sebaiknya dihentikan dan fokus pada penyelesaian sumber persoalan dengan penyelesaian yang strategis untuk membangun damai secara permanen di Papua," kata Adriana, Sabtu (22/5/2021).

Baca Juga: Satu KKB Kabur, Satgas Nemangkawi Pastikan Tewasnya Anak Buah Lekagak Telenggen usai Kontak Tembak

Penulis : Gading Persada Editor : Iman-Firdaus

Sumber : Kompas TV


TERBARU